Sengketa Empat Pulau di Sumatera, JK Tegaskan Milik Aceh

TRIBUNTORAJA.COM - Empat pulau menjadi sengketa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

Empat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Panjang dan Pulau Lipan.

Terkait hal tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan kajian ulang secara menyeluruh mulai Selasa (17/6/25) mendatang.

"Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) sebagai Ketua Tim Nasional Pembakuan Rupabumi akan melakukan kajian ulang secara menyeluruh pada Selasa mendatang," ujar Bima Arya.

Bima mengatakan kajian ulang tersebut dilakukan karena keputusan Kemendagri yang mengalihkan empat pulau tersebut ke Sumatera Utara mengundang gejolak di masyarakat.

"Menjadi penting untuk tidak saja melihat peta geografis tetapi juga sisi historis dan realita kultural," kata dia.

Dalam pembahasan mengenai kajian ulang tersebut nantinya lanjut Bima, Mendagri bakal mengundang para kepala daerah, tokoh hingga DPR dari kedua provinsi.

"Hal tersebut untuk mendengar pandangan, saran dan masukan dalam rangka mencari titik temu dan solusi yang terbaik untuk para pihak," katanya.

Diketahui, Keputusan Kemendagri memasukkan empat pulau ke Sumatera Utara ditentang keras oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).

Menurutnya empat pulau tersebut ada buktinya bahwa kepemilikan ada di Provinsi Aceh.

"Kami punya alasan kuat, bukti kuat, data kuat zaman dahulu kalau itu punya Aceh," ujarnya.

Mualem mengatakan pulau tersebut merupakan kewenangan Aceh dari segi geografis, perbatasan.

Karena itu soal sengketa tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Itu memang hak Aceh, itu betul-betul milik Aceh dari segi geografis perbatasan, sejarah, iklim. Itu alasan yang kuat, bukti yang kuat," ujar Mualem.

Terpisah, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa empat pulau yang saat ini menjadi objek sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara adalah bagian dari wilayah Aceh, bukan Sumut.