Legislator PKS: Dinas Peternakan Sulsel Habiskan Rp4,7 Miliar Tapi Hanya Lahirkan 3 Dokumen

TRIBUNTORAJA.COM - DPRD Sulsel menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tahun anggaran 2024.

Kritik tersebut disampaikan langsung Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulsel, Yeni Rahman, dalam Rapat paripurna digelar di Gedung DPRD Sulsel di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (16/5/25).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti berbagai persoalan mendasar.

Mulai dari lemahnya akurasi data, penyusunan dokumen yang tak proporsional.

Yeni juga mengkritik output kegiatan yang tak sebanding dengan besarnya anggaran.

Yeni Rahman menilai ada ketimpangan anggaran yang terjadi.

Bahkan ada ketidaksesuaian antara anggaran keluar dengan output hasil diperoleh.

"Dari hasil pembahasan Panja, kami menemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh," kata Yeni Rahman.

"Beberapa OPD melaporkan realisasi anggaran besar, tapi hanya menghasilkan output berupa dokumen yang sangat minim manfaatnya bagi masyarakat,” tambah Yeni.

Yeni secara khusus menyorot salah satu program di Dinas Peternakan Sulsel.

Menurutnya, program tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp4,7 miliar dan terealisasi sebesar Rp3,7 miliar. 

Namun output yang dihasilkan hanya berupa tiga laporan dokumen. Hal ini menurut Yani patut dipertanyakan. 

Sebab, besaran anggaran tidak sebanding dengan bentuk output yang hanya berupa dokumen.

"Penjelasan dari OPD Pemprov Sulsel menyebutkan bahwa anggaran digunakan untuk kegiatan produksi semen beku di UPT," kata Yeni. 

Namun, lanjutnya, kegiatan tidak dapat berjalan karena anggaran direfocusing dan pengadaan pejantan unggul tidak terlaksana.