Korban Keracunan Program Makan Bergizi Gratis di Bogor Bertambah Jadi 214 Orang, Pemkot Tetapkan KLB

TRIBUNTORAJA.COM, BOGOR - Kasus keracunan yang diduga akibat mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, terus bertambah.

Hingga Minggu (11/5/2025), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat jumlah korban mencapai 214 orang.

"Perkembangan hingga tanggal 10 Mei 2025 terjadi penambahan empat kasus, sehingga total korban saat ini mencapai 214 orang," ungkap Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno.

Retno menjelaskan, para korban berasal dari sembilan sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).

Berikut rincian sekolah yang terdampak:

• TK Bina Insani: 25 orang
• SD Bina Insani: 10 orang
• SMP Bina Insani: 94 orang
• SMA Bina Insani: 1 orang
• SDN Kukupu 3: 8 orang
• SDN Kedung Waringin: 7 orang
• SDN Kedung Jaya 1: 16 orang
• SDN Kedung Jaya 2: 45 orang
• SMP Bina Graha: 8 orang

Menindaklanjuti insiden tersebut, Dinkes Kota Bogor melakukan investigasi epidemiologis untuk menelusuri sumber pasti penyebab keracunan.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan sekolah dan instansi terkait guna pengambilan sampel makanan serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Baca juga: Temuan Anggota DPR, Menu Makan Bergizi Gratis Tak Layak, Nasi Keras Hingga Buah Berulat

Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB

Seiring bertambahnya jumlah korban, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

"Atas kejadian ini Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB)," ujar Dedie.

Dedie menegaskan, Pemkot Bogor akan menelusuri asal muasal makanan yang diduga menyebabkan keracunan massal ini, termasuk mengecek apakah sumbernya berasal dari SPPG atau dari pihak lain.

Saat ini, Pemkot Bogor bersama Puskesmas, rumah sakit, dan Labkesda telah melakukan penyelidikan epidemiologi lanjutan di 13 sekolah guna memastikan sumber kejadian dan mencegah penyebaran lebih luas.

(*)