Mensesneg Pastikan Presiden Prabowo Hadir di Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5/2025).

Dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Prasetyo mengatakan bahwa kehadiran Presiden merupakan bentuk penghargaan terhadap peran strategis buruh dalam perekonomian nasional.

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Prasetyo di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Ia menegaskan bahwa bagi Presiden Prabowo dan pemerintah, buruh merupakan elemen kunci yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi Indonesia.

“Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," lanjutnya.

Prasetyo menyatakan, Presiden memandang penting kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh dalam membangun usaha dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Baca juga: Laporkan Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi Sambangi Polda Metro Jaya Hari Ini

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, juga memastikan kehadiran Presiden Prabowo dalam perayaan May Day 2025.

Ia menyebut, kehadiran kepala negara merupakan peristiwa bersejarah bagi dunia perburuhan di Indonesia.

“Perayaan May Day di lapangan Monas langsung dihadirin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Baca juga: Sita Mobil Mercedes Benz milik Ridwan Kamil, KPK: Tidak Dilaporkan di LHKPN

“Sampai dengan hari ini firm beliau hadir,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, KSPI akan mengangkat enam isu utama sebagai tuntutan buruh, yaitu penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), perlindungan buruh dalam revisi UU Ketenagakerjaan, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satuan tugas (satgas) pencegah PHK massal.

(*)