Presiden Prabowo: Setuju Aset Koruptor Disita, Tapi Jangan Sampai Anak dan Keluarganya Menderita

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan dukungannya terhadap penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah tersebut tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, terutama terhadap keluarga pelaku.

Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), seperti ditayangkan di kanal YouTube Harian Kompas, Prabowo mengatakan bahwa negara memang berhak menyita kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi.

"Kerugian negara harus dikembalikan, karena itu penyitaan terhadap aset hasil korupsi memang patut dilakukan," ujar Prabowo.

Namun, ia menegaskan bahwa aspek keadilan tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, keluarga koruptor, terutama anak dan istri, seharusnya tidak serta-merta menanggung dampak dari perbuatan pelaku.

Baca juga: Presiden Prabowo Siapkan Armada Udara untuk Evakuasi Korban Serangan Israel di Gaza ke Indonesia

"Kalau ada harta yang memang sudah dimiliki sebelum yang bersangkutan menjabat, ya itu sebaiknya dipertimbangkan kembali oleh para ahli hukum. Apakah adil jika anak-anak mereka ikut menderita?" ucapnya.

Prabowo menilai bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang tidak seharusnya diwariskan kepada keturunannya.

“Dosa orangtua tidak semestinya dibebankan kepada anak-anaknya. Tapi tentu ini perlu dikaji secara hukum lebih lanjut,” tambahnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Lakukan Safari Diplomatik ke Lima Negara Timur Tengah Mulai Pekan Ini

Mantan Menteri Pertahanan itu juga berpendapat bahwa pelaku korupsi sebaiknya diberi kesempatan untuk mengembalikan uang yang telah dicuri, meski ia menyadari bahwa hal tersebut sulit terealisasi.

"Soal pemiskinan, saya berpikir sebaiknya ada ruang negosiasi. Saya ingin katakan: ‘kembalikan uang yang kau ambil.’ Tapi secara psikologis, mungkin pelaku tidak mau mengakui. Maka penting untuk diberikan kesempatan dulu,” jelas Prabowo.

Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya efek jera terhadap para pelaku korupsi agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana serupa dan agar hukum tidak dianggap lemah.

Baca juga: Jaga Perasaan Jokowi, Prabowo Bungkam Soal Pertemuannya dengan Megawati

"Harus ada sanksi tegas. Jangan sampai muncul anggapan: ‘saya ditangkap tidak apa-apa, paling dihukum enam tahun, menjalani tiga tahun, setelah itu bebas.’ Bahkan, mungkin bisa menyuap sana-sini dan keluar masuk dengan mudah," ungkapnya.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya peran hakim dalam memberikan vonis yang setimpal terhadap pelaku korupsi.

"Jika hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dan menyinggung rasa keadilan publik, negara harus ajukan banding. Kita sudah beberapa kali berhasil dalam proses banding terhadap kasus seperti ini. Ada yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, tapi hukumannya hanya beberapa tahun. Bahkan ada yang sama sekali tak tersentuh," tegasnya.

(*)