APBN Tekor Rp104,2 Triliun, Menteri Keuangan Jamin tidak Jebol

Sebelumnya sejumlah pakar ekonomi sempat melabeli kondisi APBN sebagai "tanda kekhawatiran". Hal itu mengacu pada defisit APBN yang terjadi pada Februari 2025 lalu.

Ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengatakan defisit APBN pada Februari itu adalah yang pertama kalinya dalam beberapa tahun. "Pada tahun-tahun sebelumnya—2024, 2023, dan 2022—realisasi APBN periode Februari selalu surplus. Ini baru pertama kali per akhir Februari sudah defisit," ujar Andri.

Andri memprediksi kondisi ini kemungkinan besar akan terus terus berlanjut jika program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membebani APBN terus berlanjut.

"Defisit APBN akan sangat mungkin menyentuh batas pelanggaran UU yakni di 3 persen jika kondisi dan arah kebijakan pemerintah terus berlangsung hingga akhir tahun," ujarnya.

Andri merujuk ke batas defisit 3?ri Produk Domestik Bruto (PDB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sejak diterbitkan, batas itu tidak pernah dilanggar kecuali pada masa pandemi COVID-19.

Sementara Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, memperingatkan penerimaan pajak mengalami "penurunan tajam".

"Hingga Februari 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6?ri target APBN. Capaian ini anjlok 30,19 % dibandingkan penerimaan pajak pada Februari 2024 yang mampu mencapai Rp269,02 triliun," ujarnya.

Baik Achmad maupun Andri menyebut salah satu penyebab turunnya penerimaan dari sektor pajak adalah Coretax dan hal ini harus segera dievaluasi pemerintah.(tribun network/lit/igm/dod)