Efisiensi Anggaran Prabowo Bakal Kacaukan Mudik 2025

TRIBUNTORAJA.COM - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur untuk mudik lebaran tahun ini tidak tersedia.

Dia pun mencontohkan anggaran untuk penanganan rest area yang tidak tersedia.

"Infrastruktur kita kan nggak ada ongkos kita tahun ini. Jalan setahu saya kami di komisi V, jalan hanya ada preservasi. Pembangunan nggak ada. Penanganan rest area saya tidak melihat anggarannya kemarin," ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/25).

Padahal, kata dia, pemerintah memiliki banyak masalah setiap pelaksanaan mudik setiap tahunnya.

Dia pun mencontohkan penanganan mudik di Pelabuhan Merak-Bakauheni.

"Ini kan menahun yang nggak pernah selesai-selesai. Masalahnya apa misalnya? Oh perlu penambahan dermaga, kita tambah dermaganya. Kurang kapal, tambah kapalnya. Misalnya rest area-nya kurang, tambah rest area-nya. Kasihan dong masyarakat setiap tahun seperti itu. Bermalam berhari-hari di Merak-Bakauheni itu loh," ujarnya.

Lebih lanjut, Lasarus mengkhawatirkan anggaran yang tidak tersedia itu akan memunculkan masalah baru saat mudik lebaran. Dia mengkhawatirkan pelaksanaan lebaran akan menjadi carut marut.

"Ada (kekhawatiran) lah. Kita khawatir penanganan mudik balik lebaran ini nanti carut-marut," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan Komisi V DPR DI berencana akan memanggil sejumlah Kementerian dan Lembaga pada 11 Maret 2025.

Pembahasannya mengenai persiapan mudik Lebaran.

"Tanggal 11 Maret kita rapat. Rapat dengan pemerintah ya. Menteri PU, kemudian dari Korlantas juga kita undang. Kemudian Menteri Perhubungan sebagai leading sectornya, BMKG dan Basarnas. Kita undang persiapan penanganan mudik balik lebaran. Nanti kita dengar ya. Nanti kita sama-sama dengar seperti apa persiapan pemerintah. Dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menilai mudik Idul Fitri 1446 H ini harus berjalan dengan baik dari mudik tahun sebelumnya.

"Harus terkontrol dengan baik. Tadi disampaikan oleh teman-teman Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mulai perjalanan, pengaturan jalur sampai ke tujuan," kata Huda.

Legislator PKB itu menilai pemerintah harus menjadikan mudik natal dan tahun baru sebagai bekal untuk membuat kebijakan soal mudik.

"Kepolisian Kemenhub, dan semua stakeholder terkait bisa memastikan lubang-lubang persoalan yang terjadi saat mudik nataru dan lebaran idulfitri tahun lalu bisa diperbaiki,"ujarnya.