Dugaan Rekayasa Seleksi PPPK Toraja Utara, Peserta Tanyakan soal Transparansi Proses Administrasi

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO – Hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 memunculkan dugaan adanya manipulasi.

Surat Keputusan (SK) bernomor 400.14.4.3/1101/BKPSDM yang mengumumkan hasil seleksi administrasi pra-sanggah tersebut menuai protes dari beberapa peserta.

Dugaan ini terkait dengan keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Toraja Utara yang dianggap tidak konsisten.

Beberapa peserta yang awalnya dinyatakan lolos seleksi administrasi justru disanggah karena masa kerja dinilai tidak mencukupi, sementara peserta lain dengan kondisi serupa tetap diloloskan.

Salah satu peserta yang lolos disebut memiliki hubungan keluarga dengan pasangan calon (Paslon) Wakil Bupati Toraja Utara untuk Pilkada 2024.

Baca juga: Lowongan Kerja PPPK Tahap 2 Kementerian Pertahanan RI

Protes Tenaga Honorer

Kalebu Tangdira'pe dan Lukas Pairi, dua tenaga honorer di Dinas Pertanian Toraja Utara, melayangkan protes atas keputusan tersebut.

Keduanya telah mengabdi sejak 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Bupati Toraja Utara saat itu, Alm. Frederik Batti Sorring, dan diperpanjang hingga masa jabatan Bupati Yohanis Bassang.

Masa pengabdian mereka tercatat mencapai 13 tahun 3 bulan dan telah terdata dalam sistem Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Baca juga: Jelang Penutupan Pendaftaran PPPK, Ribuan TKD Toraja Utara Yang Dirumahkan Tagih Janji Ombas