Profil Said Didu yang Sebut Ada Cagub Sulsel Disokong Bandar Narkoba

TRIBUNTORAJA.COM - Staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016, uhammad Said Didu alias Said Didu, membuat pernyataan mengejutkan terkait kontestasi Pilgub Sulsel 2024.

Ia menduga adanya salah satu Calon Gubernur (Cagub) Sulsel disokong bandar narkoba.

Pernyataan Sekretaris BUMN periode 2005-2010 ini ia ungkapkan dalam podcast SPEAK UP dipandu mantan Ketua KPK, Abraham Samad.

Podcast itu mengangkat tema "Selamatkan Prabowo dari Cengkraman Jokowi dan Oligarki". 

Pernyataan ini dengan cepat menyebar di media sosial dan menarik perhatian publik. 

Said Didu memberikan pandangannya tentang situasi politik di Indonesia, termasuk Pilgub Sulsel. 

"Pak Said ini kan selalu mengkritisi pemerintah pusat, tapi di kampungnya sendiri di Sulsel, ini kan kita lihat juga ada gubernur yang didukung oleh Jokowi dan Oligarki. Nah gimana tanggapannya ini pak Said, terhadap Pilkada Pilgub di Sulsel, jangan pilih siapa?tanya Abraham Samad.

Said pun menjawab dengan skala nasional lebih dahulu.

"Berlaku untuk seluruh Indonesia, jangan pilih calon gubernur, calon bupati, calon walikota yang didukung oleh Joko Widodo dan gengnya," seru Said Didu.

"Karena itu sebenarnya adalah dukungan oligarki. Berbahaya. Kalau anda dukung itu, tunggu saja tanah-tanah anda semua akan habis diambil oleh oligarki," sambungnya.

Tiba pada pandangan terkait Pilgub Sulsel, Said Didu mulanya menyinggung tentang maraknya peredaran narkoba di provinsi berpenduduk kurang lebih 9,4 juta ini.

"Khusus Sulsel, masalah yang terbesar di Sulsel itu adalah peredaran narkoba dan mungkin yang paling tinggi," ujarnya.

Peredaran narkoba terparah, kata dia, tepatnya di wilayah Pinrang, Sidrap dan Kota Parepare

"Daerah saya, Pinrang, Parepare dan Sidrap, itulah geng peredaran narkoba. Dan keluarga saya banyak yang kena," bebernya.

Dia pun mengimbau warga Sulsel untuk tidak memilih calon gubernur yang diduga dibekingi bandar narkoba. 

"Saya hanya ingin mengimbau rakyat Sulawesi Selatan, kalau Sulsel masih mau selamat dan menghasilkan orang besar seperti Abraham Samad, maka jangan pilih calon gubernur yang dibekingi atau terkait dengan bandar narkoba," tegasnya.

Granat Sulsel

Ketua Gerakan Anti Narkotika (Granat) Sulsel, Jamil Misbach, pun menanggapi pernyataan kontroversi Said Didu tersebut.

Menurutnya, pernyataan itu perlu ditelusuri oleh pihak kepolisian khususnya Polda Sulsel, agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap Sulsel.

"Benar tidaknya pernyataan Said Didu harus ditelusuri, ini sebenarnya memberi kesan yang tidak bagus untuk Sulsel," ujar Jamil Misbach dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Jumat (15/11/2024) malam.

"Betulkah itu ada yang membiayai atau mengongkosi itu Pilgub? Kita paham sangat massif ini peredaran narkoba, cuman kalau sampai ke politik, belum saya tahu, betulkah itu pernyataan beliau, itu dipertanyakan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Jamil Misbach yang juga Ketua DPC Peradi Makassar, mengatakan penyelidikan polisi dengan menggali keterangan Said Didu, merupakan bentuk kepastian hukum atas pernyataan yang dilontarkan.

"Untuk kepastian hukum, perlu dia (Said Didu) ditanyain langsung oleh polisi. Dimana datanya, kalau ada datanya bahwa ada pilgub, sampaikan kepada kita untuk kebaikan, penegakan hukum. Kasih datanya," pintanya.

Selain bentuk kepastian hukum, lanjut Jamil, penyelidikan polisi juga akan menguatkan kesan publik bahwa Polda Sulsel komitmen dalam pemberantasan narkoba.

Sebab, jika tidak didalami lebih lanjut oleh kepolisian, kata dia, publik bisa saja berasumsi liar atas pernyataan tersebut.

"Jangan sampai polisi disebut tidak peduli dengan itu, karena dia berasumsi ada kesan, ada hal yang dia tau namun polisi tidak tahu. Inikan pernyataan baru yang keluar dari mulutnya dia (Said Didu)," terang Jamil.

Selain itu kata Jamil, jika pernyataan Said Didu benar, maka selain mencoreng citra penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba, juga mencoreng pesta demokrasi yang ada di Sulsel saat ini.

"Ini persoalan baru, pilkada khususnya Pilgub ada gembong narkoba yang membiayai kesan itu yang muncul. Sekarang polisi harus cari tau itu, betulkah itu," tuturnya.

Terpisah Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto yang diminta tanggapan atas pernyataan Said Didu itu, belum memberikan keterangan.

Profil Said Didu

Lantas siapa kah Said Didu?

Said Didu dalam seorang birokrat asal Sulsel dengan nama lengkap Muhammad Said Didu.

Ia lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, 2 Mei 1962. 

Said merupakan seorang insinyur dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Said dikenal sangat vokal dengan pemerintah. 

Ia diberhentikan dari perusahaan BUMN juga karena dinilai terlalu kritis kepada penguasa.

Karirnya banyak dihabiskan sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Karier birokratnya dirintisnya dari bawah di BPPT sejak tahun 1987 mulai dari peneliti, merangkak karir sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut. 
 
Namun pada 2019, Said Didu memutuskan mundur sebagai PNS.

Tercatat, dirinya sudah mengabdi sebagai ASN selama 32 tahun 11 bulan.

Alasan pengajuan pensiun dari BPPT agar dirinya bisa lebih leluasa mengkritik kebijakan publik yang dinilainya perlu diperbaiki.

Perjalanan Karier Said Didu 

Said Didu pernah terpilih sebagai anggota MPR di tahun 1997.

Pada tahun 2005-2010 ia diangkat menjadi Sekretaris BUMN.

Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah. 

D antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).

Said Didu sempat menduduki kursi komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.

Pada tahun 2014-2016, di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintah. 

Ia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Saaid.

Langkah bersebrangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu.  

Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara. 

Di tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting.

Ia dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Ketua Granat Sulsel Tantang Polisi Dalami Info Said Didu soal Bandar Narkoba Bekingi Cagub