Natalius Pigai Minta Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM, DPR RI: Bicara dengan Menko

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta peningkatan anggaran kementeriannya dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.

Andreas menyarankan agar Pigai berdiskusi lebih dulu dengan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelum menyampaikan usulan ini secara publik.

Menurut Andreas, tugas menteri adalah menjalankan visi dan misi presiden, sehingga koordinasi internal dengan Menko terkait penting sebelum mengambil langkah besar.

"Seorang menteri pada prinsipnya adalah pembantu presiden. Jadi, seharusnya usulan ini dibahas dulu dalam rapat koordinasi dengan Menko sebelum diumumkan," kata Andreas pada Kamis (24/10/2024).

Politisi PDIP tersebut juga menilai bahwa permintaan Pigai untuk kenaikan anggaran terkesan tidak relevan, mengingat anggaran tahun 2025 sudah diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR.

"Anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan. Terlebih, dengan pemisahan menjadi tiga kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas," tambah Andreas.

Baca juga: Komisi XIII DPR RI Bakal Panggil Natalius Pigai Ihwal Usulan Anggaran Rp20 Triliun Kementerian HAM

Ia juga menyoroti bahwa permintaan anggaran besar tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar kabinetnya berfokus pada efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

“Permintaan kenaikan yang signifikan ini bisa berdampak pada kebijakan fiskal nasional, karena setiap tambahan besar pada satu kementerian akan mengurangi anggaran untuk kementerian lain yang juga membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur,” jelasnya.

Meskipun Andreas memahami tujuan Natalius Pigai adalah untuk memperkuat upaya memajukan dan menegakkan HAM, ia menyarankan agar anggaran yang diminta perlu dikaji ulang agar program-program lain tidak terganggu.

Baca juga: Natalius Pigai Minta Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM, DPR RI: Dikaji Dulu Masuk Akal atau Tidak