Yusril Hanya Tiga Menit Bertemu Prabowo, Diberi Tanggung Jawab Urus Hukum dan HAM

TRIBUNTORAJA.COM - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengaku hanya tiga menit bertemu Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, saat dipanggil ke kediaman pribadi Ketua Umum Gerindra itu, Senin (14/10/24).

"Saya bertemu Prabowo tidak sampai tiga menit," ujarnya. 

"Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan kita sudah kenal puluhan tahun yang lalu'. 'Iya Pak,' saya bilang," kata Yusril usai pertemuan. 

"Terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya'. Saya bilang, 'ya insya Allah Pak, saya tetap membantu Pak Prabowo,'" sambung Yusril.

Yusril mengatakan bidang yang ditugaskan Prabowo adalah bidang hukum dan hak asasi manusia.  

Ia mengatakan dalam pemerintahan Prabowo ke depan, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua yakni Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum dan HAM.

Kemenko Hukum dan HAM, kata dia, di antaranya akan mengkoordinir Kemenkumham. 

"Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM tapi juga ada kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah," kata Yusril.

"Imigrasi yang juga akan keluar dan Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar, di bawah koordinasi Kemenko Hukum dan HAM," sambung dia.

Ia mengatakan kementerian dan lembaga terkait penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah. Ia mencontohkan misalnya Kejaksaan dan Kepolisian.

"Dan KPK itu tidak. Karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah," kata dia.

Yusril mengatakan pemecahan Kemenko Polhukam menjadi dua tersebut telah didiskusikan sejak lama. Hal tersebut, kata dia, telah didiskusikan oleh tim. Sehingga, kata dia, hari ini tidak ada diskusi soal itu.

Yusril mengaku tugas tersebut bukanlah sesuatu yang baru untuknya. Hal itu, kata dia, karena ia pernah menangani kementerian yang serupa.

"Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru," kata Menteri Hukum dan HAM periode 2001 - 2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

Yusril sendiri sudah menandatangani pakta integritas dan surat kesediaan yang disodorkan Prabowo beberapa waktu lalu.