Dharma Pongrekun Diduga Catut KTP Warga Jakarta untuk Pilkada, Bawaslu Buka Posko Pengaduan

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar Nugraha, menginstruksikan pembentukan posko pengaduan masyarakat.

Posko ini akan menerima keluhan terkait Pilkada Jakarta 2024, termasuk dugaan pencatutan KTP warga untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Munandar menyampaikan bahwa dirinya sudah memberikan arahan untuk segera berkoordinasi dengan staf di kantor guna mendirikan posko pengaduan.

Ia menekankan bahwa isu pencatutan nama oleh pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat ini sudah banyak mencuat di masyarakat.

"Saya sudah menekankan, setelah ini langsung koordinasi dengan staf untuk segera membuat posko pengaduan terkait pencatutan nama oleh pasangan calon yang sudah memenuhi syarat. Informasi ini sudah banyak tersebar," ujar Munandar dalam Rakernis Penanganan Pelanggaran bersama Bawaslu Kabupaten/Kota di Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Ia juga meminta agar jajarannya segera membuat alat peraga sosialisasi, seperti spanduk, untuk memudahkan warga dalam memahami proses pengaduan.

Baca juga: Dharma Pongrekun Diduga Catut NIK KTP Secara Sepihak Sebagai Dukungan di Pilkada Jakarta 2024

Posko pengaduan juga harus dilengkapi dengan nomor kontak yang dapat dihubungi langsung oleh masyarakat.

"Flyer yang sudah disiapkan Bawaslu provinsi segera dibuat juga oleh kabupaten/kota dengan nomor kontak WhatsApp yang diperbarui," tambahnya.

Munandar mengungkapkan bahwa Bawaslu DKI telah mengirim surat kepada KPU DKI Jakarta untuk meminta data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan ditetapkan.

Baca juga: Putra Toraja, Dharma Pongrekun Lolos Verifikasi Faktual Kedua Cagub Jakarta Jalur Independen