Pemerintah Habiskan Rp6,2 Triliun untuk Buat Aplikasi

TRIBUNTORAJA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru.

Pasalnya, selama ini ada puluhan ribu aplikasi pemerintahan yang tersebar di seluruh instansi.

Permasalahannya, aplikasi milik pemerintah itu tak ada yang terintegrasi.

Jokowi menyebut setidaknya ada sekitar 27 ribu aplikasi yang dibuat seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah hingga saat ini.

Kementerian Kesehatan, misalnya, memiliki sekitar 400 aplikasi.

Menurut Jokowi, hal ini harus diubah.

"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop!" ujar Jokowi dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/26).

Jokowi mengatakan puluhan ribu aplikasi milik pemerintah itu telah menyedot anggaran yang tidak sedikit.

Setidaknya anggaran Rp6,2 triliun habis untuk membuat ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan.

Pembengkakan anggaran itu terjadi karena instansi pemerintah terus membuat aplikasi baru.

Jokowi menyebut setiap ada pergantian kepala instansi atau kepala daerah, pasti ada pembuatan instansi baru.

"Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi," kata Jokowi.

"Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujarnya.

Untuk itu Jokowi menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik.

Hal itu diwujudkan dengan penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia.