Kelas Menengah Indonesia Susut 9,5 Juta di Periode Kedua Presiden Jokowi

TRIBUNTORAJA.COM - Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mengalami penyusutan drastis sebesar 9,5 juta orang dalam lima tahun terakhir, periode yang bertepatan dengan masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Penurunan ini dinilai menjadi indikasi melemahnya daya beli nasional serta penyebab utama stagnasi konsumsi rumah tangga yang kini membebani laju pertumbuhan ekonomi.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, dalam forum “Dewas Menyapa Indonesia” yang digelar di Gedung BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

“Konsumsi nasional yang selama ini ditopang oleh kelas menengah kini melemah. Jumlah penduduk kelas menengah menyusut hingga 9,5 juta orang hanya dalam 5 tahun terakhir,” ujar Shinta.

Penurunan tajam tersebut dinilai tak sejalan dengan stabilitas makroekonomi yang belakangan sering disorot pemerintah.

Meski inflasi nasional terjaga dan Indonesia untuk pertama kalinya mencatatkan deflasi tahunan dalam 25 tahun terakhir, situasi itu justru mencerminkan kekosongan permintaan di pasar domestik akibat lemahnya daya beli masyarakat.

Bagi Apindo, penyusutan kelas menengah bukan sekadar statistik, melainkan alarm krisis konsumsi yang memicu efek domino di sektor riil.

Penurunan permintaan rumah tangga membuat banyak perusahaan, khususnya sektor manufaktur dan industri padat karya, memangkas produksi dan menahan ekspansi. Bahkan di banyak kasus, melakukan PHK.

“Underlying structural issue-nya ada di daya beli. Bukan sekadar inflasi. Bahkan ketika harga turun, masyarakat tetap tidak membeli,” jelas Shinta.

Sektor usaha kini mengalami tekanan berat, dari menurunnya ekspor akibat ketidakpastian global, melonjaknya harga energi dan bahan baku, hingga melemahnya pasar domestik akibat menyusutnya kelas menengah yang selama ini menjadi konsumen utama.

“Banyak perusahaan kini menahan ekspansi, memperlambat rekrutmen, dan lebih memilih efisiensi dibanding mengambil risiko baru,” tambah Shinta.

Dalam usulan resminya kepada pemerintah, Apindo menggarisbawahi perlunya tiga langkah strategis.

Yaitu mengatasi bottleneck ekonomi tinggi biaya, seperti harmonisasi regulasi dan efisiensi logistik.

Kedua, insentif fiskal dan akses likuiditas untuk menjaga arus kas perusahaan dan mencegah PHK massal.

Serta reformasi skema jaminan sosial agar mampu mendukung mobilitas dan adaptasi tenaga kerja lintas sektor.

Apindo menegaskan bahwa menghadapi krisis kelas menengah ini tidak cukup dengan pendekatan “business as usual”.

Pemerintah perlu langkah kolaboratif yang lebih berani untuk memulihkan daya beli, menahan laju PHK, dan menciptakan iklim usaha yang lebih tahan banting.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apindo: Kelas Menengah Indonesia Menyusut 9,5 Juta Orang"