Stunting di Tana Toraja Nomor Satu di Sulsel, Wabup Sebut Ada Perbedaan Data

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Panitia Khusus DPRD Tana Toraja meminta kejelasan Pemkab akan naiknya prevalensi stunting sekaligus menjadi nomor satu di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tana Toraja tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD Tana Toraja, Makale, Sulawesi Selatan, Rabu (22/5/2024).

Diketahui hasil survei lembaga Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dirilis Kementrian Kesehatan, menunjukkan prevalensi stunting di Tana Toraja tahun 2023 berada pada angka 36,9 persen, sementara pada tahun 2022 hanya sebesar 35,4 persen.

Padahal pemerintah pusat telah menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tak tanggung-tanggung sebesar Rp27 miliar untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di Tana Toraja pada 2023.

Rekomendasi dan saran LKPJ yang diserahkan Pansus DPRD Tana Toraja menyayangkan pengalokasian dana milyaran rupiah kepada beberapa OPD yang tidak dibarengi hasil yang maksimal.

“Hal ini sangat disayangkan mengingat pengalokasian anggaran yang sangat besar dan tidak memberikan hasil yang maksimal.”

Demikian keterangan Pansus DPRD Tana Toraja dalam saran nomor lima.

Pansus DPRD Tana Toraja diketuai langsung oleh anggota dewan fraksi Partai Golkar, Kendek Rante.

Kemudian Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, Wakil Ketua I, Evivana Rombe Datu, dan Wakil Ketua II, Yohanis Lintin Paembongan, sebagai koordinator.

Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, yang menerima langsung LKPJ mewakili Bupati, Theofilus Allorerung, menyebutkan terdapat perbedaan data yang dikumpulkan di lokasi.

Zadrak berdalih, rilis data Dinas Kesehatan Tana Toraja melalui e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), tentang jumlah stunting anak pada akhir 2023 berada pada angka 15,5 persen.

Kemudian turun pada angka 13,4 persen pada April 2024.

Hal tersebut jauh berbeda dibandingkan rilis SKI yang berada pada angka 36,9 persen.

“Kenapa berbeda, karena yang mengambil sample berbeda,” beber Zadrak dalam sambutannya usai menerima LKPJ.

“Yang membuat laporan SKI itu berbeda dengan yang membuat laporan e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), dan ini aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,” jelas dokter pesialis anak ini.

Data ini kemudian membuat DAK Rp27 miliar yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui DPRD Tana Toraja untuk pencegahan dan penanggulangan stunting tak terserap habis papar Zadrak. (*)