Profil Prof Zudan Arif Fakrulloh, Ahli Hukum ADM yang Ditunjuk Sebagai Pj Gubernur Sulsel

TRIBUNTORAJA.COM - Prof Zudan Arif Fakrulloh disebut akan menggantikan Bahtiar Baharuddin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat.

Pelantikanakan dihelat di Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Jl Medan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat, pukul 08.00 WIB.

Sebelumnya, Prof Zudan menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar. Masa tugasnya berakhir pada 17 Mei 2024.

Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Prof Zudan Arif Fakrulloh dikabarkan akan menggantikan Bahtiar Baharuddin menjabat Pj Gubernur Sulsel.

Inilah latar belakang Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH adalah seorang birokrat.

Ia adalah ahli di bidang Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum.

Prof Zudan Arif Fakrulloh merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara, kelahiran Sleman, Yogyakarta.

Zudan lahir di sebuah keluarga sederhana di Sleman pada 24 Agustus 1969.

Ia menyelesaikan S1, S2, hingga S3 mendapat bantuan beasiswa.

Pendidikan yang pernah dia tempuh mulai 1988–1992 dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS).

Kemudian, Zudan melanjutkan S2 Magister Hukum ditempuh tahun 1993–1995 dari Program Magister Hukum Universitas Diponegoro (Undip) dan Program Doktor Hukum juga ditempuh dari kampus yang sama pada tahun 1996–2001.

Dia juga terbilang aktif dalam berbagai kegiatan sejak remaja.

Selain karate, Zudan juga aktif di remaja pecinta alam, serta karang taruna.

Bahkan di bidang organisasi, eks Dirjen Dukcapil ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMA 3 Padmanaba Yogyakarta dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum UNS.

Ketika masih kuliah di Fakultas Hukum UNS Surakarta, ia sudah mendapat beasiswa dari Yayasan Adji Darma Bhakti.

Prestasi yang sama berlanjut hingga S2 Universitas Diponegoro Semarang mendapatkan beasiswa dari Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya.

Sementara Program S3 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro juga mendapatkan beasiswa program unggulan dari Program Urge World Bank.

Kariernya diawali menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma kemudian di Fakultas Hukum Untag Surabaya dan di Universitas Borobudur.

Ia kemudian terjun di Kemendagri diawali dengan menjadi CPNS di Badan Diklat pada tanggal 1 April 1999 untuk diarahkan menjadi Widyaiswara.

Hingga pada bulan Desember 2002 ia mendapatkan tugas dengan menjabat sebagai eselon IV di Badan Diklat Kemdagri yang bertugas untuk menyusun kebijakan pengelolaan STPDN dan IIP yang kemudian digabung menjadi IPDN.

Pada 25 Juni 2008 mendapat penugasan baru ke Biro Hukum Setjen Kemdagri sebagai Kepala Bagian Penyusunan Perundang-undangan.

Kemudian pada bulan September 2010 ditugaskan sebagai Plt. Kepala Biro Hukum Kemendagri dan dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri pada tanggal 9 November 2011.

Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH,MH merupakan ahli di bidang Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum.

Berkat keahliannya di bidang tersebut, ia dianugerahi sebagai Guru Besar Termuda dalam komunitas intelelektual Ilmu Hukum Indonesia dalam usia 35 tahun.

Banyak jabatan penting yang saat ini sedang diemban oleh Zudan Arif Fakrulloh.

Dalam komunitas hobi, Zudan merupakan Ketua Umum Rumah Bonsai Indonesia. Sebuah perkumpulan yang bergerak dalam budi daya dan pengembangan tanaman bonsai.

Dia juga pernah menjabat jadi Penjabat Gubernur Gorontalo, untuk masa jabatan 28 Oktober 2016 – 12 Mei 2017 menggantikan Rusli Habibie.

Data Diri

Nama: Zudan Arif Fakrulloh

Tempat dan Tanggal Lahir: Sleman, Yogyakarta, 24 Agustus 1969

Kebangsaan: Indonesia

istri: Ninuk Triyanti, SH., MH.

Anak: Muhammad Fatah Anugerah Akbar, Zatila Aqmar Arifa, Hazida Fakhrin Arifa;

Pendidikan

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo (1987 - 1992)
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (1993 - 1995)
Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Karir

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (1993 - 2016)
Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya (2002 - 2016)
Pegawai Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) (1999 - 2016)
Kepala Biro Hukum Kemdagri (2011-2016)
Pj Gubernur Gorontalo (28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017)

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil