Alasan Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, menyatakan penolakan terhadap kemungkinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang terpilih.

Menurutnya, PKS selama proses pencalonan Prabowo-Gibran sering kali mengeluarkan kritik, sehingga tidak pantas bagi mereka untuk bergabung dalam koalisi.

"Saya ingat selama kampanye, PKS banyak mengeluarkan kritik yang sangat ideologis terhadap Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz dalam pernyataannya, Minggu (28/4/2024).

"Jika sekarang PKS ingin bergabung karena alasan politik telah selesai, apakah PKS dengan mudahnya akan mengubah narasi ideologisnya? Bagaimana dengan pendukung fanatiknya? Sepertinya terdapat perbedaan sikap antara elit PKS dan massa pendukungnya," tambahnya.

Mahfuz mengingatkan kepada publik mengenai narasi yang sering muncul dari PKS.

Salah satunya adalah analogi yang menyamakan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena pada tahun 2017, Anies Baswedan didukung oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon Gubernur Jakarta.

Baca juga: Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Hadiri Acara Halalbihalal PBNU

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS sering kali menggunakan narasi yang bersifat memecah belah dan memperkeruh situasi.

Salah satu contohnya adalah memberikan label pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada tahun 2019.

"Pada tahun 2019, ketika Prabowo Subianto memilih untuk berdamai dengan Jokowi, banyak yang menyebutnya sebagai pengkhianat. Umumnya ini berasal dari basis pendukung PKS," ujar Mahfuz.

Baca juga: NasDem Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Darma Lelepadang: Sinyal Baik Pilkada 2024

Mahfuz menegaskan bahwa baik Presiden Jokowi maupun Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menggunakan narasi yang dapat memecah belah politik dan ideologi.

"Narasi-narasi seperti itu berpotensi memecah belah masyarakat secara politik dan ideologis, yang seharusnya dihindari, sesuai dengan peringatan yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi dan calon presiden Prabowo," katanya.

(*)