Hadir di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Sri Mulyani: Anggaran Tak Berubah Signifikan 6 Tahun Terakhir

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) tidak mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2019-2024.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).

"Realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos selama 6 tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2024, pada periode Januari-Februari, menunjukkan pola realisasi belanja yang konsisten," ungkap Sri Mulyani, seperti dilaporkan oleh Breaking News Kompas TV.

Sri Mulyani menyajikan data anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos pada periode Januari-Februari dari tahun 2019 hingga 2024.

Pada tahun 2019, realisasi perlinsos mencapai Rp14,8 triliun; pada 2020 mencapai Rp13,3 triliun; pada 2021 mencapai Rp19,1 triliun; pada 2022 mencapai Rp15,5 triliun; pada 2023 hanya mencapai Rp0,9 triliun; dan pada 2024 mencapai Rp12,8 triliun.

Perbedaan yang signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi perlinsos di Kemensos hanya mencapai Rp0,9 triliun.

Baca juga: Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Menteri Risma: Anggaran Belanja Bansos 2024 Turun

"Penurunan ini disebabkan oleh restrukturisasi kerja sama antara Kemensos dan lembaga perbankan," jelas Sri Mulyani.

"Ini menjelaskan mengapa kenaikan yang signifikan terjadi pada bansos Kemensos selama 2 bulan, karena angka dasar tahun 2023 dari bansos Kemensos pada Januari-Februari yang rendah akibat proses restrukturisasi kerja sama antara Kemensos dan lembaga perbankan," tambahnya.

Baca juga: MK Jadwalkan Sidang Sengketa Pilpres 2024, Hadirkan 4 Menteri Jokowi Hari Ini

Dengan demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa pola pembayaran perlinsos dan bansos tahun 2024 tidak berbeda secara substansial dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Anggaran perlinsos telah dialokasikan dalam APBN sesuai kesepakatan dan persetujuan DPR. Pola realisasinya konsisten dengan periode 6 tahun sebelumnya," tegas Sri Mulyani.

(*)