Sengketa Pilpres 2024
Jokowi Perintahkan Empat Menterinya Hadiri Panggilan MK
Presiden kemudian ditanya apakah memberikan arahan kepada keempat menterinya itu sebelum menyampaikan penjelasan di MK.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/presiden-joko-widodo-jokowi-342024.jpg)
TRIBUNTORAJA.COM - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), memerintahkan empat menterinya untuk menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Empat menteri ini dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi di MK pada Jumat (5/4/24).
Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Jokowi memastikan empat menteri tersebut akan menghadiri panggilan MK saat menjawab pertanyaan wartawan.
"MK akan panggil beberapa menteri untuk dimintai keterangan Jumat nanti, kayak Pak Muhadjir dan Ibu Menkeu, mungkin ada pesan?," tanya wartawan kepada Jokowi saat sesi jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/24).
"Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya hadir. Hari Jumat," jawab Jokowi.
Presiden kemudian ditanya apakah memberikan arahan kepada keempat menterinya itu sebelum menyampaikan penjelasan di MK.
Menurut Jokowi, para menteri akan memberi penjelasan sesuai tugas masing-masing.
"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan, ya mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," kata Jokowi.
"Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari jumat, ya," ujarnya.
Sebelumnya, majelis hakim MK mengumumkan akan memanggil empat orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat lusa.
"Jumat akan dicanangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo, Senin (1/4/24).
Selain empat menteri itu, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Suhartoyo mengatakan, pemanggilan keempat menteri bukan berarti MK mengakomodir permintaan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon.
Dia menjelaskan, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.
Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut dirinya sudah menerima surat undangan dari MK.
"Sudah, sudah (menerima undangan). Iya lah (bakal memenuhi panggilan) wong diundang," kata Muhadjir di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/24).
Muhadjir menyebut sejatinya dirinya akan berangkat ke Mesir.
Namun, hal tersebut batal lantaran dirinya harus memenuhi panggilan MK.
"Insya Allah (hadir). Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh bapak Presiden. Tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan," ujarnya.
Muhadjir menyebut dirinya juga sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri panggilan MK.
Presiden kan juga sudah tahu. Diizinkan (Presiden Jokowi). Nggak ada persiapan, kan mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja," imbuhnya.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah menerima undangan dari MK.
“Insya Allah saya hadir. Undangan sudah saya terima tadi malam. Sudah disampaikan untuk hadir. Itu kan tupoksinya pemerintah, silahkan menjelaskan tupoksi pemerintah. Tentu kalau di pemerintah kami sudah komunikasi,” kata Airlangga di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (3/4/24).
Airlangga mengaku siap menjelaskan mengenai mekanisme bansos dan berbagai hal yang sifatnya pemerintahan saja.
“Tidak, itu kan hanya undangan umum saja tidak ada topik yang disebutkan. Tentu hal yang menjadi tugas pemerintah amanat undang undang, ya pemerintah jalankan,” kata Airlangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan siap memenuhi panggilan MK untuk memberi keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
"Insya Allah saya hadir di MK," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa (2/4/24).(tribun network/fik/git/dod)
| PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran |
|
|---|
| MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar di Sengketa Pilpres 2024, Gibran Unggah Foto Kocak: Gimana Bang? |
|
|---|
| Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK: Saldi Isra Nilai Politisasi Bansos Beralasan Hukum |
|
|---|
| Sidang Sengketa Pilpres 2024, Presiden Jokowi: Pemerintah Hormati Keputusan MK, Final dan Mengikat |
|
|---|
| MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Pendukung Prabowo-Gibran Tana Toraja Siapkan Acara Syukuran |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.