Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Tanpa Pembentukan Tim

TRIBUNTORAJA.COM - Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi membantah isu Presiden Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kabar itu hanya sebatas gosip politik pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemenang Pilpres 2024 pada 20 Maret lalu.

 "Tidak, enggaklah itu gosip-gosip saja," kata Budi di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Budi menegaskan pembahasan soal komposisi kabinet masih terlalu dini.

Dia juga meminta agar publik dapat membedakan usulan dengan menitipkan nama.

“Usulan boleh aja kalian yang usulin semua juga boleh, bukan nitip dong beda. Kalau nitip kan wah," kata Budi Arie.

Namun, loyalis Jokowi ini enggan membeberkan rekomendasi nama dari Jokowi untuk kabinet Prabowo.

"Nanti kan tergantung waktunya juga masih lama tujuh bulan lagi," kata dia.

"Belum, belum masih jauh. Belanda masih jauh," ungkap dia.

Budi Arie menambahkan sejauh ini Prabowo sebagai Presiden terpilih sudah berada dalam lingkaran pemerintahan.

Praktis, proses transisi pemerintahan tidak perlu dibentuk tim.

"Tidak ada transisi yang pastikan Prabowo sudah terus tune in rapat ikut," jelasnya.

Dengan keberadaan Prabowo yang turut serta dalam setiap rapat internal sehingga proses transisi tidak memerlukan banyak waktu.

“Paling enggak sudah tahu problematikanya yang baik diteruskan, apa yang belum bisa diperbaiki,” tukasnya.

Hak Prerogatif Presiden

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespon tudingan yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam pembentukan Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ari menilaibpengangkatan Kabinet mendatang merupakan ranah Presiden terpilih Pilpres 2024 dalam hal ini yakni Prabowo Subianto.

"Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi  hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," katanya, Senin (25/3/2024).

Presiden Jokowi, imbuh dia, sekarang ini fokus menjalankan pemerintahan terutama dalam menuntaskan agenda kerja di sisa masa jabatannya.

"Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki peran dalam pemerintahan nanti.

Hanya saja Airlangga tidak menyebutkan peran apa yang akan diambil Presiden Jokowi tersebut.

"Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu," kata Airlangga. (Tribun Network/Reynas Abdila)