DPRD Tana Toraja

Siapa Legislator Golkar Yang Layak Jadi Ketua DPRD Tana Toraja? VDB: Ditentukan Dalam Pleno

Victor Datuan Batara (VDB) mengatakan, di Golkar, ada mekanisme untuk penentuan siapa yang akan jadi ketua DPRD nantinya.

|
Penulis: Freedy Samuel Tuerah | Editor: Apriani Landa
Ricdwan Abbas
Ketua DPD Partai Golkar Tana Toraja 

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Partai Golkar mendapat tujuh kursi di DPRD Tana Toraja periode 2024-2029.

Secara total, Partai Golkar mengumpulkan 29.445 suara dari 6 dapil di Tana Toraja. Perolehan suara Golkar lebih sedikit 325 dari milik Partai Gerindra yang mengumpulkan 29.770 suara.

Demikian hasil rapat pleno penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Tana Toraja yang berlangsung 28 Februari 2024 sampai 1 Maret 2024 di Hotel Pantan Makale, Tana Toraja.

Meski Partai Gerindra meraih suara terbanyak, namun hanya mendapatkan 6 kursi, sama dengan Partai Nasdem.

Dengan demikian, jatah kursi ketua tetap dipegang Partai Golkar.

Sementara kursi wakil ketua akan ditempati Partai Gerindra dan juga Nasdem.

Lantas, siapa legislator Golkar yang layak menduduki kursi Ketua DPRD Tana Toraja periode 2024-2029?

Sebelumnya, pada periode 2019-2024, kursi Ketua DPRD Tana Toraja diberikan kepada Welem Sambolangi. Pada Pemilu 2024 ini, Welem ingin naik kelas dengan membidik kursi DPR RI.

Dari 7 caleg Golkar yang terpilih di DPRD Tana Toraja, tiga orang merupakan petahana. Mereka adalah Kendek Rante dari Dapil 2, Agustinus Patinggi dari Dapil 3, dan Randan Pantong Sampetoding dari Dapil 6.

Mengenai penentuan Ketua DPRD, partai Golkar merapkan mekanisme tersendiri.

Ketua DPD II Partai Golkar Tana Toraja, Victor Datuan Batara (VDB), mengatakan, di Golkar, ada mekanisme untuk penentuan siapa yang akan jadi ketua DPRD nantinya.

"Itu diputuskan melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh pengurus Partai Golkar dan anggota DPRD terpilih," kata Victor kepada Tribun Toraja, Senin (4/3/2024).

Sementara itu, Ketua DPRD Tana Toraja saat ini, Welem Sambolangi, menyebutkan mekanisme dilakukan secara terbuka, calon ketua harus mengikuti fit and proper test internal Partai Golkar.

Ia mengatakan bahwa sebagai partai besar, Golkar akan sangat hati-hti dalam melihat rekam jejak legislatornya sebelum diputuskan menjadi Ketua DPRD.

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved