Professor di Makassar Deklarasi Seruan Moral Kebangsaan di Kantor Tribun

TRIBUNTORAJA.COM, MAKASSAR - Puluhan Professor dan dosen dari berbagai kampus di Makassar dan sekitarnya akan melakukan deklarasi seruan moral kebangsaan yang bertujuan menyelamatkan Amanat Reformasi.

Deklarasi ini dihelar di kantor Tribun Timur Makassar, di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa (6/2/2024) sore.

Beberapa Guru Besar yang hadir antara lain mantan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Ketua ICMI Sulsel, Prof Arismunandar; Guru Besar bidang hukum dan mantan Wakil Rektor III UNM, Prof Heri Tahir: Guru Besar Administrasi Negara Unhas, Prof Sadly; mantan Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Bahaking Rama; Pakar Politik Unhas, Dr Adi Suryadi Culla; Pakar Komunikasi Politik Unhas, Dr Hasrullah, Pakar Komunikasi Politik UIN Alauddin Makassar, Dr Firdaus Muhammad; serta Dr Amir Muhidin dan Dr Idham Khalik.

Mereka menunjukkan dukungan terhadap deklarasi seruan moral kebangsaan dan menegaskan komitmen mereka terhadap nilai-nilai Amanat Reformasi.

Deklarasi ini merupakan lanjutan dari gelombang aksi civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia. Mereka menyoroti demokrasi yang dijalankan Presiden Jokowi, termasuk mengkritik pernyataan Jokowi tentang kampanye.

Daftar nama guru akademisi yang siap hadir dalam deklarasi:

1. Dr Adi Suryadi Culla
2. Dr Mulyadi Hamid
3. Dr Rahmat Muhammad
4. Prof Muin Fahmal
5. Prof Heri Tahir
7. Prof Arismunandar
8. Dr Amir Muhiddin
9. Dr Hasrullah
10. Dr Iqbal Latief
11. Prof Nurul Ilmi Idrus (Umma)
12. Rektor Nobel, Dr Badar
13. Rektor Atmajaya, Dr Wilhelminus
14. Dr Idham Malik (Unismuh)
15. Dr Mushawir Thayeb MKes
16. Dr Moh Hatta Alwi (Rektor IBK Nitro)
17. Dr Syamsu Rijal (WR2 ITB Kalla)
18. Dr Aswar Hasan
19. Prof Bahaking Rama
20. Dr Abduh Idris
21. Prof Aminuddin Syam
22. Prof Tahir Kasnawi
23. Dr Moh Ridwan (Pepabri)
24. Prof Drs M Saldy

STF dan Teologi

Sementara itu, ratusan sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi seluruh Indonesia mengingatkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya bahwa kekuasaan yang dijalankan secara curang akan merusak etika.

Ketua STF Driyarkara Jakarta, Simon Petrus Lili Tjahjadi, mengingatkan Jokowi dan jajarannya agar bersikap jujur dan adil yang merupakan cara berpikir dan laku dalam bernegara.

“Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika. Kemudian hukum akan ikut rusak juga,” ujar Simon dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube STF Driyarkara, Senin (5//2/2024).

Simon mengatakan, pihaknya telah mengawasi berbagai persoalan khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Jokowi bisa melenggang menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Menurut para begawan filsafat itu, setelah putusan MK yang sarat dengan pelanggaran etik Jokowi semakin jauh dari amanat yang diharapkan oleh para pemilihnya.

“Terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” tutur Simon.

Lebih lanjut, Simon serta ratusan sivitas akademika STF dan teologi seluruh Indonesia mengingatkan bahwa negara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau melanggengkan kekuasaan keluarga.