Mantan Rektor UNM: Kalau Tidak Bisa Mengubah Pemerintah, Maka Kita Ubah Pemilih

TRIBUNTORAJA.COM -  Mantan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Dr H Arismunandar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap proses pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Prof Dr Arismunandar merasa khawatir akan pesta demokrasi lima tahunan tak berjalan sesuai amanat undang-undang.

Hal itu disampaikan dalam deklarasi seruan moral kebangsaan menyelamatkan amanat reformasi yang dilakukan Forum Dosen Sulsel di Kantor Tribun Timur, Selasa (6/2/2024) sore.

Prof Arismunandar menegaskan perlunya pemerintah bersikap netral dan mengutamakan kepentingan umum dalam Pemilu 2024.

"Kalau ditanya apa tindak lanjut, pertama mungkin forum dosen ini jangan kendor. Kita mau mengawal pemilu yang jurdil dan luber, Kita harus mengawal," kata Prof Dr Arismunandar.

"Kalau kita tidak bisa kita mengubah pemerintah, maka kita harus mengubah pemilih. Jadi membangun pencerdasan kepada pemilih untuk bebas menyalurkan hak suara politiknya di tempat pemungutan suara (TPS)," tambahnya.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulsel ini juga menyerukan semua akademisi untuk tidak diam dalam menghadapi perkembangan proses demokrasi belakangan ini. 

Dia menegaskan bahwa Forum Dosen Sulsel, tidak boleh kehilangan momentum dan harus terus mengangkat isu-isu demokrasi.

Di samping forum dosen, kelompok masyarakat sipil lainnya juga diminta untuk terus mengencangkan diskusi.

Hal ini sebagai langkah konstruktif untuk memastikan jalannya Pemilu yang adil dan transparan.

"Kita menstimulasi mental pemilih dengan atmosfer kebebasan pemilih untuk bisa menyampaikan itu. Sebab kalau kita tidak bisa mengubah pemerintah maka kita harus bisa memastikan tidak bisa mengubah pemilihnya," tegasnya.

Forum Dosen Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan seruan moral kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga netralitasnya dalam menjalankan tugas kenegaraan. 

Seruan ini disampaikan sebagai respons terhadap isu-isu politik yang berkembang di tanah air menjelang Pemilu 2024.

Pernyataan sikap itu digelar di Redaksi Tribun-Timur, Jl Opu Daeng Risadju, Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/2/2024) sore.

Dalam pernyataannya, Dr. Adi Suryadi Culla menegaskan pentingnya peran Presiden sebagai pemimpin negara yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. 

Netralitas Presiden dianggap sebagai kunci untuk menciptakan kondisi politik yang kondusif dan menjaga persatuan bangsa.

Seruan moral ini juga menekankan pentingnya menjaga integritas institusi kepresidenan sebagai penjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

"Seruan moral kebangsaan menyelamatkan amanat reformasi berdasarkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Adi Suryadi Culla. 

"Berkenaan berbagai masalah tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi terutama dalam menghadapi Pemilu 2024, maka kami atas nama forum dosen Sulawesi Selatan yang terdiri atas representasi elemen perguruan tinggi di Sulsel," tambahnya.

Dr. Adi Suryadi Culla menyampaikan lima poin penting dalam seruannya:

1. Menyerukan kepada semua elemen bangsa agar menjaga dan menegakkan prinsip empat pilar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Memastikan agar arah reformasi politik, ekonomi, dan hukum tetap dijalankan oleh pemerintah sesuai prinsip keberadaan dan kedaulatan rakyat.

3. Menyerukan kepada Presiden Jokowi, pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk tetap bersikap netral tidak berpihak kepada salah satu kontestan pemilu.

4. Menghimbau bagi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pemilu menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, luber jurdil, demokratis, berintegritas, dan bermartabat tanpa intervensi kekuasaan dan politik uang.

5. Menyerukan kepada seluruh civitas akademika perguruan tinggi se-Indonesia untuk terus bersinergi membangun komitmen bersama dalam mengawal penyelenggaraan kedaulatan rakyat agar proses demokrasi berlangsung secara damai, beradab, dan bermartabat.

Seruan moral ini diharapkan menjadi peringatan bagi semua pihak agar perjalanan bangsa, terutama dalam menghadapi Pemilu, dapat dilalui sebagai gerakan penyelamatan peradaban Indonesia.(erlan)