Kampus Bersuara Kritik Presiden Jokowi: UI, Unpad, UMY, Hingga Guru Besar Unhas

TRIBUNTORAJA.COM - Sejumlah guru besar di kampus ternama di Indonesia mulai bersuara mengkritik Presiden Jokowi setelah melihat dinamika politik yang terjadi menjelang Pemilu 2024.

Jumat (2/2/2024) kemarin, Guru Besar di UI dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyuarakan keresahannya, bahkan sampai mengeluarkan petisi.

Dari Kampus Unhas Makassar, Guru besar Unhas ramai-ramai menyampaikan kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik disampaikan para guru besar tersebut melalui mimbar bebas Unhas, Jumat (2/2/2024) kemarin.

Guru besar dan dosen yang teribat dalam aksi ini seperti Prof Dr Triyatni Martosenjoyo, Prof Dr Amran Razak, Prof Dr Aidir Amin Daud MH, Prof Dr drg A Arsunan Arsin, Prof Tasrif Surungan, Dr Hasrullah, dan lainnya.

Sejumlah guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini mengkritik pemerintahan di bawah naungan Presiden Joko Widodo.

Mereka membacakan pernyataan sikap yang berisikan beberapa poin. Aksi ini dilakukan para guru besar bertemakan 'UNHAS BERGERAK UNTUK DEMOKRASI'.

Pernyataan sikap yang dihadiri para akademisi kampus merah itu disampaikan langsung di depan gedung Rektorat Unhas Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulsel, Jumat (2/2/2024).

Ketua Dewan Kehormatan Unhas Makassar, Prof Amran Razak, mengatakan, pernyataan sikap ini dibuat agar pemerintah tetap menjaga marwah demokrasi.

"Menjaga demokrasi apalagi kami pelaku dari reformasi, kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi bisa kembali ke jalan yang benar," ucap Prof Amran.

Unpad dan UMY

Kemudian Universitas Indonesia (UI) juga membacakan petisi di Kampus UI di Depok, Jawa Barat, Jumat kemarin.

Kali ini Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga melontarkan kritik kepada Jokowi.

Unpad, melalui petisi Seruan Padjajaran, melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi setelah melihat dinamika politik yang terjadi menjelang Pemilu 2024.

Dalam petisi tersebut, akademisi Unpad menilai Jokowi telah melakukan pelanggaran etika hingga pencederaan nilai-nilai demokrasi.