Hingga September 2023, Utang Pemerintah Tembus Rp7.891 Triliun

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan posisi utang pemerintah hingga akhir September 2023 berada di angka Rp 7.891,61 triliun.

Mengutip dokumen APBN KiTa edisi Oktober 2023, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,95 persen. Rasio tersebut menurun dibandingkan akhir tahun 2022.

"Rasio utang tersebut menurun dibandingkan akhir tahun 2022 dan berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam dokumen APBn KiTA dikutip Senin (30/10/23).

Kemenkeu juga melaporkan, rasio tersebut masih sejalan dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen.

Adapun jika dilihat berdasarkan komposisinya, utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 88,86 persen.

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

"Per akhir September 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun," tulis Kemenkeu.

Sementara itu, Kemenkeu menyatakan bahwa pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN terus diupayakan untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut, kepemilikan investor individu dalam SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya mencapai 2,95 persen menjadi 7,38 persen per Akhir September 2023.

Adapun guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

"Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond)," tutur Kemenkeu.

Modal Asing

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan outflow atau modal investor asing yang keluar sebesar Rp 6,37 triliun hingga 27 Oktober 2023.

"Aliran modal yang keluar itu meningkat dari akhir September 2023 sebesar Rp 4,06 triliun," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi.

Hal tersebut, ucap Inarno, seiring dengan pelemahan pasar saham global, pasar saham Indonesia sampai dengan 27 Oktober 2023 melemah sebesar 2,61 persen month to date (mtd) ke level 6.758,79 di mana September 2023 6.939,89.

"Non-residen mencatatkan outflow sebesar Rp 6,37 triliun month to date," ujar Inarno.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sejalan dengan aksi keluarnya dana asing. Secara year to date (ytd), IHSG melemah sebesar 1,34 persen dengan non-residen membukukan net sell sebesar Rp 11,61 triliun dibandingkan September 2023 net sell sebesar Rp 5,24 triliun ytd.

"Beberapa sektor di IHSG pada Oktober 2023 yang masih menguat, di antaranya sektor infrastruktur dan healthcare," terangnya.

Dari sisi likuiditas, transaksi rata-rata pasar saham Oktober 2023 turun Rp 10,32 triliun mtd, dan secara ytd Rp 10,47 triliun dibandingkan sept 2023 sebesar Rp 11,36 triliun, dan juga Rp 11,49 triliun ytd.

"Sejalan dengan pergerakan global pasar Surat Berharga Negara (SBN) per 26 Oktober 2023 membukukan outflow investor asing sebesar Rp 13,63 triliun mtd sementara dibanding September 2023 outflow sebesar Rp 23,3 triliun mtd," ucapnya.

Hal tersebut mendorong kenaikan yield SBN 40,86 bps di seluruh tenor. Secara ytd yield SBN naik rata-rata sebesar 25,48 bps di seluruh tenor dengan non residen mencatatkan net buy Rp 14,19 triliun ytd.

Lalu, di pasar obligasi, indeks pasar obligasi (ICBI) pada 27 Oktober 2023 melemah 1,38 persen month-to-date namun secara year-to-date masih menguat 4,45 persen ke level 360,12 dibandingkan September 2023 melemah 1,18 persen month-to-date.

"Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp842,8 miliar rupiah month-to-date dan secara year-to-date masih tercatat outflow sebesar Rp1,67 triliun rupiah," tuturnya.

Pada industri pengelolaan investasi, nilai aset under management atau AUM pengelolaan investasi per 25 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp824,24 triliun atau turun sebesar 0,40 persen year-to-date dengan nilai aktifa bersih atau NAB reksa dana tercatat sebesar Rp499,5 triliun rupiah atau turun sebesar 1,33 persen month-to-date.

Inarno menambahkan, investor reksa dana masih membukakan net subscription sebesar Rp5,18 triliun month-to-date dan secara year-to-date, NAB meningkat 1,05 persen.

Terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menargetkan investasi Indonesia di tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.400 triliun.

“Target investasi Indonesia di tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.400 triliun dan di tahun 2022 kita sudah berhasil mencatat Rp1.200 triliun dan kemarin di kuartal tiga kita sudah mencapai 75.4 persen dari total target Rp1.400 triliun yang saya yakin akan berhasil dicapai di akhir tahun ini,” ujar Bahlil.

Menurutnya, berbicara tentang investasi tidak bisa dipisahkan dari dinamika geopolitik yang terjadi di seluruh dunia.

Karena tidak bisa dipungkiri pertumbuhan investasi nasional di saat ekonomi global tidak menentu dan geopolitik yang tidak menggembirakan memberikan dampak yang signifikan pada persoalan ekonomi.

Hal ini juga semakin rumit ketika dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi tahun pemilu yang mana banyak investor yang menahan diri untuk berinvestasi di Indonesia tapi beruntung jumlah angka investasi di Indonesia masih menunjukan angka yang positif.

Bahlil lewat Kementerian Investasi juga tengah melakukan agenda hilirisasi sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Tujuan dari proses hilirisasi ini adalah agar kita tidak hanya menjual sda secara mentah tapi juga menambah nilai dari SDA tersebut, selain itu hilirisasi juga dapat menjadi pendorong agar Indonesia dapat berubah dari negara berkembang menjadi negara maju,” imbuhnya

Agenda hilirisasi ini juga tidak dimaknai pada satu atau beberapa sektor saja karena akan meliputi berbagai sektor termasuk di sektor green energy dan green industry yang saat ini sedang digadang-gadang di seluruh dunia.

Lahirnya agenda hilirisasi ini diharapkan tidak hanya membuat investasi meningkat tapi juga dapat menjadi cara untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Karena melalui peraturan Kementerian Investasi, setiap investor yang ingin menanamkan modalnya wajib untuk berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah.

“Saya ingin investasi yang masuk dapat membuat orang daerah terangkat, pengusaha nasional dapat terangkat dan investor dari dalam dan luar negeri dapat terangkat, itulah konsep investasi yang berkeadilan untuk tumbuh bersama dan maju bersama untuk mewujudkan mimpi founding father Indonesia yaitu kesejahteraan Indonesia,” tutur Bahlil menutup sambutannya di BNI Investor Daily 2023.

Bahlil berharap melalui hilirisasi Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat.(Tribun Network/bel/nas/nis/wly)