Hadapi Masalah Polusi, Peneliti: Mirip Kasus Covid-19, Pemerintah Minim Data dan Rujukan Ilmuwan
Ia mencontohkan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta hampir tidak pernah mengacu pada usulan ilmuwan, tidak jelas basis pengambilan kebijakannya,
Penulis: Redaksi | Editor: Donny Yosua
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/patung-selamat-datang-bundaran-hi-pakai-masker-polusi-udara-3082023.jpg)
Ketika pandemi Covid-19 baru memasuki Indonesia, hal semacam ini juga terjadi, di mana suara ilmuwan tidak didengar dan tidak dianggap penting.
Baca juga: Dokter: Olahraga di Luar Ruangan saat Kualitas Udara Buruk Berbahaya untuk Kesehatan
Untuk permasalahan polusi yang kompleks, menurutnya kepakaran ilmuwan dari berbagai bidang harus dipertimbangkan.
“Dalam pantauan kami dengan Factiva-platform pemantauan berita milik Dow Jones, suara ilmuan masih sebatas diwakili oleh dokter atau dokter spesialis paru."
"Padahal masalah ini sudah mencakup isu kesehatan penduduk, sehingga perlu melibatkan ilmuwan dari berbagai bidang di antaranya teknik lingkungan, kesehatan publik, perubahan perilaku, transportasi, modifikasi cuaca, dan energi bersih,” ujar Ika.
Baca juga: Sekjen PDIP: Kualitas Udara Jakarta Buruk Karena Lama Tak Diurus
Pada masalah genting seperti ini, pemerintah penting untuk mendengarkan ilmuwan dan utamanya data-data ilmiah.
Laporan Global Alliance on Health and Pollution tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara di urutan nomor empat teratas dengan kasus meninggal prematur yang disebabkan polusi udara.
Jumlahnya mencapai 123 ribu jiwa di tahun tersebut.
Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk, Presiden Jokowi Beri Instruksi Begini
Sementara, menurut data yang sama, jumlah meninggal prematur karena semua jenis polusi mencapai 232 ribu jiwa di tahun 2019.
“Di tengah krisis udara bersih, jika pemerintah tidak tahu langkah apa yang mesti diambil, mestinya mereka mengundang ilmuwan dan mendengarkan masukan mereka,” tegas Ika.