Beredar Informasi Jadwal Lengkap Pendaftaran CPNS 2023, Ini Penjelasan BKN

TRIBUNTORAJA.COM - Pendaftaran CPNS 2023 makin dekat. Jika berpegang pada pernyataan pemerintah beberapa waktu lalu, pembukaan pendaftaran CPNS 2023 akan dimulai pada September 2023. 

Namun hingga kini, jadwal resmi pendaftaran dan jadwal seleksi CPNS 2023, belum dikeluarkan oleh pemerintah.

Akan tetapi, baru-baru ini, beredar tangkapan layar surat dengan kop Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Unggahan tersebut beredar di media sosial sejak Kamis (10/8/2023), satu diantaranya diunggah oleh akun Instagram berikut.

Dalam unggahan akun itu, terlihat surat bernomor 7948/B-KS.04.01/SD/K/2023 itu ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dan ditandatangani langsung oleh Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto tertanggal 10 Agustus 2023.

Selanjutnya dalam lampiran surat, tertulis secara rinci jadwal penerimaan CPNS 2023 mulai dari pengumuman seleksi sampai usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

"Bersama ini dengan hormat kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana terlampir," demikian tertulis dalam tangkapan layar surat yang beredar tersebut.

Sebagaimana tertera dalam lampiran surat yang juga diunggah akun Instagram tersebut, pendaftaran CPNS 2023 akan dibuka pada 17 September 2023 hingga 3 Oktober 2023.

Sementara pengumuman pembukaan seleksi CASN akan disampaikan mulai 16-30 September,dan pengumuman hasil seleksi administrasi dimulai pada 6-9 Oktober 2023.

Lantas, benarkah informasi terkait jadwal pelaksanaan CPNS 2023 tersebut?

Penjelasan BKN

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Iswinarto Setiaji mengatakan, unggahan yang ramai di medsos tersebut merupakan rencana jadwal yang diusulkan kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

"Masih menunggu persetujuan dari Menpan," kata Iswinarto saat dikonfirmasi, Kamis (10/8/2023) sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Artinya, jadwal tersebut masih berpotensi berubah apabila tidak disetujui Menpan RB.

"Iya (belum resmi), tergantung dari Bapak Menteri," jelas dia.