MenPAN-RB Azwar Anas Pastikan Rekrutmen CPNS Berjalan Adil dan Tak Ada Titipan

"Kalau bapak/ibu menerima terus (titipan calon pegawai), apalagi jabatan kita ini jabatan politik, baru duduk orang sudah datang, ada ponakan, tetangga, saudara. 'Hei apa gunanya kamu jadi bupati kalau tetanggamu enggak bisa kamu bantu'," ujar Anas.

"Itu godaan-godaan. Yang begini ini nih yang nambah. Akhirnya satu tambah satu bilang 'jangan bilang-bilang ya saya titip'. Akhirnya 50 orang didengar titip semua," tambahnya.

Hal seperti itu pernah ia alami saat menjadi Bupati Banyuwangi.

Baca juga: Pendaftaran CPNS 2023 Akan Dibuka September, Simak Instansi yang Buka Lowongan untuk Alumni SMA

Saat itu ia menyerahkan urusan tenaga honorer ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Hingga akhirnya jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkab Banyuwangi menjadi ribuan.

"Saya dulu ada kekeliruan, saya dulu mendelegasikan ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dengan tenaga-tenaga yang disisipkan di kegiatan. Honorer akhirnya melimpah tidak terkontrol waktu saya di awal (menjadi Bupati Banyuwangi)," tutur Anas.

Baca juga: Daftar Formasi yang Akan Dibuka di Penerimaan CPNS 2023, Terbanyak di Daerah

"Saya tidak pernah cek ke SKPD berapa tenaga honorer untuk membantu peningkatan kerja atau tenaga yang disisipkan di kegiatan. Ini kadang kegiatannya enggak ada tapi honorernya banyak. Maka begitu didata jumlahnya ribuan," lanjutnya.

Anas pun kemudian mendapat surat dari Kementerian PANRB saat itu, yang mengingatkan kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan lainnya tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer.

Ia pun akhirnya membuat kebijakan penerimaan honorer yang lebih selektif, yaitu menggunakan sistem computer assisted test (CAT).

Baca juga: Daftar 10 Jurusan yang Berpotensi Paling Dicari di Penerimaan CPNS 2023