Kritikan Pedas Kader PDIP ke Mentan Syahrul Yasin Limpo di Tengah Wacana Reshuffle Kabinet

TRIBUNTORAJA.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritikan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Mantan Gubernur Sulsel tersebut dinilai salah memberikan data ke Presiden Jokowi mengenai status swasembada beras Indonesia.

Kritikan tersebut muncul seiring dengan munculnya wacana reshuffle kabinet yang digulirkan oleh PDIP. Reshufle tersebut ditujukan kepada tiga menteri dari Partai Nasdem

Partai Nasdem menjadi sorotan PDIP karena dianggap "berkhianat" dari Jokowi setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres RI 2024.

Saat ini tiga kader Nasdem yang menjabat sebagai menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Posisi Syahrul diduga terancam. Apalagi Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerjanya dan Siti Nurbaya Bakar.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," papar Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Terbaru, komentar miring soal Syahrul disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ia menuding Syahrul salah memberikan data ekspor beras pada Presiden Joko Widodo. Bahkan Hasto mengatakan tindakan Syahrul itu sebagai politik sisi gelap.

"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Bikin Jokowi salah pidato

Hasto mengklaim tindakan Syahrul membuat Jokowi salah menyampaikan materi pidato. Padahal, lanjut dia, Jokowi telah mengatakan bahwa Indonesia mengalami swasembada beras.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," tuturnya.

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," sambung dia.

Menurutnya, data yang diberikan Syahrul pada Jokowi salah, dan PDI-P khawatir hal itu bakal berdampak pada publik.

"(Indonesia) pernah mendapatkan penghargaan (swasembada beras). Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, di dalam Mentan memberikan data yang salah kepada presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah," imbuh Hasto.