UU Cipta Kerja

Usai Disahkan Jokowi, Perppu Cipta Kerja Sekarang Bisa Diunduh Publik

Perppu tersebut menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis: redaksi | Editor: Donny Yosua
IST/Youtube
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers terkait Perppu Cipta Kerja, Jumat (30/12/2022). 

TRIBUNTORAJA.COM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (30/12/2022).

Perppu ini sekarang bisa diakses dan diunduh publik melalui situs Kementrian Sektretaris Negara.

Perppu tersebut menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Produk hukum ini dapat diunduh melalui https://jdih.setneg.go.id/Terbaru

 

 

Dilansir dari Kompas.com, Senin (2/1/2023), Perppu Nomor 2/2022 ini terdiri dari 1.117 halaman dan 186 pasal.

Disebutkan sejumlah pertimbangan Presiden atau pemerintah menerbitkan Perppu.

Pada huruf (f), Perppu untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yakni perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, ada sejumlah kondisi darurat yang membuat pemerintah perlu menerbitkan Perppu.

Kondisi darurat itu dicantumkan dalam pembukaan Perppu huruf (g), "Bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change) dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Perppu ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum.

"Dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Ia menambahkan, Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim sehingga Perppu Cipta Kerja mendesak dikeluarkan.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi," kata Airlangga. (*)

 

 

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved