Gedung Putih Ancam PHK Massal Jika Terjadi Penutupan Pemerintahan Trump

TRIBUNTORAJA.COM, WASHINGTON – Gedung Putih memperingatkan kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump mengalami penutupan (shutdown).

Penutupan pemerintahan dapat terjadi apabila Kongres gagal mengesahkan undang-undang pendanaan yang diperlukan untuk menjaga agar lembaga dan program federal tetap beroperasi.

Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) Gedung Putih telah meminta setiap lembaga federal menyiapkan rencana PHK massal jika situasi tersebut benar-benar terjadi.

Instruksi itu menargetkan program-program yang secara hukum tidak wajib dilanjutkan.

Arahan dalam memo OMB tersebut menandai perubahan besar dari kebijakan sebelumnya dalam menghadapi potensi shutdown.

Langkah ini juga mencerminkan peningkatan ketegangan antara pemerintahan Trump dan anggota Kongres dari Partai Demokrat terkait pendanaan federal.

Baca juga: Trump Berbalik Dukung Ukraina Rebut Wilayahnya dari Rusia

Dalam dokumennya, OMB meminta lembaga-lembaga federal mengidentifikasi program yang dananya akan habis jika Kongres tidak memenuhi tenggat pendanaan pada 30 September, serta tidak memiliki sumber pembiayaan alternatif.

Program-program tersebut disebutkan akan menjadi sasaran pengurangan permanen yang dapat menghapus sejumlah posisi kerja, terutama yang dianggap tidak sejalan dengan prioritas Presiden Trump.

"Kami tetap berharap Demokrat di Kongres tak akan memicu penutupan (pemerintahan) dan langkah-langkah yang diuraikan di atas tak akan diperlukan,” tulis OMB dalam memo tersebut, dikutip CNN, Kamis (25/9/2025).

Baca juga: Donald Trump dan Xi Jinping Capai Kesepakatan soal Nasib TikTok di AS