Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pasar Demo DPRD Tana Toraja, Tolak Digusur

Penulis: Redaksi
Editor: Apriani Landa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

UNJUK RASA - Aliansi Masyarakat Tana Toraja Peduli Pasar menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Tana Toraja, Selasa (8/4/2025). Mereka menuntut agar pedagang diberikan tempat untuk relokasi selama penataan ulang pasar Makale.

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Sejumlah Mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tana Toraja Peduli Pasar menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Tana Toraja, Jl Sultan Hasanuddin No 2A, Bombongan, Selasa (8/4/2025) pagi. 

Perwakilan organisasi mahasiswa dan masyarakat terlibat dalam aksi ini seperti Format, IPSIM, PMKRI, Sapma, serta Lembaga Adat Tana Toraja.

Aksi ini menyoroti surat edaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Tana Toraja yang ditandatangani Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Laso' Paundanan, tentang Pengosongan Pasar Makale,

Surat edaran per tanggal 11 Maret 2025 ini meminta pedagang untuk mengosongkan lapak mereka karena akan dilakukan penataan.

Pedagang menolak untuk digusur sebelum ada solusi relokasi dari Pemda selama mereka meninggalkan lapak di Pasar Makale.

Dalam aksinya, mereka membakar ban dan melakukan orasi secara bergantian di atas mobil truk.

Juru bicara aksi, Gamal Mangesa, mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Wakil Bupati Tana Toraja tidak pro rakyat.

"Surat edaran yang dikeluarakan Pak Erianto jauh dari nilai-nilai demokrasi dan jauh dari nilai seorang pemimpin yang bijaksana," ujarnya.

Gamal mengatakan, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi sebelum mengeluarkan SE tersebut.

"Harusnya sebelumnya ada sosialisasi dan ketika telah ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat pengelola pasar, selanjutnya ada pembahasan relokasi, barula dilakukan penataan dan dibangun kembali," katanya.

Ia mengatakan bahwa seharusnya pemerintah melakukan rekolasi bagi pedagang yang terdampak.

"Kalau hanya sekedar pengosongan lapak tanpa relokasi, apakah pemerintah bersedia memberikan makan kepada anak-anak pedagang," ucapnya.

Gamal juga menyampaikan pemerintah tidak boleh menganggap bahwa rakyat itu tidak berdaya.

"Ketika rakyat dianggap tidak berdaya, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih banyak," katanya.

Lebih lanjut, Gamal mengatakan jangan sampai penataan ulang pasar ini hanya untuk segelintir orang.

Halaman
12