"Mereka menerima uang terkait proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Bapalan - Kadipiro - Kalioso senilai Rp800 juta pada 10 April," kata Johanis. "Pada 11 April Achmad Affandy (AFF) selaku PPK BPKA Sulawesi Selatan menerima sejumlah uang dari DIN terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan senilai Rp150 juta."

Sebelum itu DIN bersama Muchamad Hikmat (MUH) selaku Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma dan Fahmi Arif Kurniawan (FAH) selaku Direktur Nazma Tata Laksana juga memberikan uang kepada Syntho Pirjani Hutabarat (SYN) selaku PPK BTP Jawa Barat.

"Itu terkait pelaksanaan empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur dengan total nilai Rp1,6 miliar," ungkap Johanis.

Dugaan penerimaan suap lainnya dilakukan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi (HRN) bersama PPK Kemenhub Fadliansyah (FAD) dari Direktur dan VP PT Kereta Api Manajemen Properti; Yoseph Ibrahim (YOS) dan Parjono (PAR).

"Mereka menerima sejumlah uang terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera senilai Rp1,1 miliar. Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan, di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya (THR)," ungkapnya. "Berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan," ucap Johanis.

Dalam kasus ini 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Enam tersangka selaku penerima dan empat tersangka selalu pemberi suap. Enam tersangka penerima siap adalah HNO, BEN, PTU, AFF, FAD, dan SYN. Mereka disangkakan Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan empat tersangka selaku pemberi suap adalah DIN, MUH, YOS, dan PAR. Mereka disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 April sampai dengan 1 Mei 2023," ujar Johanis Tanak.

Para tersangka ditahan di sejumlah rumah tahanan berbeda, seperti Rutan Polres Jaksel untuk DIN, kemudian Polres Jakbar untuk YOS dan FAD, Rutan Pomdam Jaya Guntur untuk MUH, Rutan Polres Jakpus untuk PAR dan PTU. Sementara itu, DEN dan AFF akan ditahan di Rutan Polres Jaktim, HNO di Rutan KPK Kav. C1, serta SYN di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK.

Penetapan dan penahanan tersangka itu dilakukan setelah KPK meminta keterangan terhadap 25 orang setelah melakukan operasi tangkap tangan di beberapa kawasan pada Selasa (11/4) dan dilanjutkan di Jakarta hingga Rabu (12/4).(*)