Bukan DPR, Orang-Orang Inilah Penentu Pemakzulan Gibran dari Kursi Wapres

TRIBUNTORAJA.COM – Wacana pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka terus bergulir.

Namun, menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, nasib Gibran tidak akan ditentukan oleh ratusan anggota parlemen, melainkan oleh segelintir elite politik dan kekuatan rakyat.

“Bukan parlemen yang menentukan. Mereka hanya instrumen, hanya pintu masuk. Yang menentukan itu elite dan arus bawah,” kata Refly dalam program Kompas Petang yang tayang di Kompas TV, Rabu (2/7/2025).

Menurut Refly, hanya sekitar delapan tokoh elite politik yang punya kuasa besar untuk menentukan arah politik nasional, termasuk soal pemakzulan Gibran.

Mereka antara lain Presiden Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP), Surya Paloh (Ketua Umum NasDem), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar).

“Pertanyaannya, apakah mereka melihat ada insentif politik untuk memakzulkan Gibran? Kalau iya, proses itu akan bergulir. Kalau tidak, wacana ini hanya akan jadi diskusi publik semata,” jelas Refly.

Selain elite politik, Refly juga menyoroti pentingnya tekanan dari masyarakat.

Ia menyebut kekuatan rakyat bisa menjadi penentu jika eskalasi meningkat.

“Kalau people power itu benar-benar terjadi, maka perubahan bisa sangat cepat. Tapi saya tidak bilang itu akan terjadi, intinya tekanan bisa datang dari atas dan bawah,” ujarnya.

Refly menegaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pemakzulan tidak harus terhadap pasangan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Berdasarkan aturan, impeachment bisa dilakukan terhadap salah satu atau keduanya.

“Jadi tidak ada urgensi apakah pasangan itu dipilih dalam satu paket. Proses pemakzulan punya jalur politik di DPR, lalu Mahkamah Konstitusi, dan kembali ke DPR dan MPR. Tapi semua itu tergantung pada konstelasi politik,” ungkapnya.(*)