DPRD: Anggaran Rp15,7 Miliar untuk UMKM Malah Dinikmati Pegawai Pemprov Sulsel

TRIBUNTORAJA.COM, MAKASSAR – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan melayangkan kritik tajam kepada Pemerintah Provinsi Sulsel terkait penggunaan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM yang dinilai tidak berpihak langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Anggaran yang mencapai Rp15,7 miliar pada tahun anggaran 2024 justru sebagian besar terserap untuk kebutuhan internal pegawai dan operasional, bukan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Isu ini mengemuka dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel yang digelar Selasa pagi (8/4/2025) di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo.

Salah satu anggota Komisi B, Heriwawan, menyoroti bahwa belanja pegawai mendominasi anggaran dinas tersebut, mencapai sekitar Rp10 miliar.

Sementara sisanya, Rp2 miliar digunakan untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk pembayaran listrik serta air.

Baca juga: Bupati Tana Toraja Rancang Perda UMKM, Swalayan dan Hotel Wajib Jual Produk Lokal

“Kalau kita lihat dari struktur anggaran, nyaris tak ada yang langsung menyentuh masyarakat. Ini sangat disayangkan,” ujar Heriwawan dari Fraksi Demokrat.

Ia menambahkan, selama melakukan reses dan kunjungan pengawasan, keluhan dari pelaku UMKM soal kurangnya dukungan pemerintah selalu muncul.

Menurutnya, ini mencerminkan lemahnya keberpihakan anggaran terhadap sektor yang seharusnya menjadi pendorong utama ekonomi rakyat.

Baca juga: Cenderaloka: Platform Jual Beli Produk Kerajinan dan UMKM Lokal, Peluang Go Internasional