Tuntut Pencairan Tunjangan Sertifikasi, Guru se-Enrekang Unjuk Rasa di Kantor BKAD

TRIBUNTORAJA.COM - Ratusan guru yang tergabung dalam Aliansi Guru Enrekang (AGE) menggelar unjuk rasa di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Enrekang, Senin (24/3/2025) siang.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 09.00 Wita hingga 15.00 Wita itu sebagai bentuk kekecewaan para guru karena tunjangan sertifikasi belum cair. 

Saat guru unjuk rasa, Kepala BKAD Enrekang, Permadi Hasan dilaporkan berada.

Kabarnya, Permadi menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tentu kami kecewa. Seharusnya mereka bersedia menemui kami. Setidaknya ada pegawai yang bisa memberikan penjelasan," ujar perwakilan guru, Yenni Herman kepada wartawan usai melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang.

Meski kecewa, Yenni mengapresiasi langkah Wakil Bupati Enrekang yang berjanji mempertemukan Permadi Hasan dengan Inspektorat Enrekang untuk dilakukan pemeriksaan terkait dana sertifikasi.

"Setelah kepala BKAD kembali, ia akan dipertemukan dengan inspektur untuk diselidiki ke mana uang sertifikasi itu. Setelah itu, perwakilan guru akan dipanggil untuk mendapatkan penjelasan," tuturnya.

Menurutnya, dana sertifikasi sangat dibutuhkan para guru, terutama untuk biaya pendidikan anak-anak mereka.

Ia pun meminta Permadi Hasan segera menemui para guru agar masalah pembayaran sertifikasi bisa segera diselesaikan.

"Kami ini pendidik. Tidak mungkin kami bertindak anarkis terhadap beliau," ujarnya.

"Kami juga memiliki rasa sosial. Kalau memang beliau melakukan kesalahan, silakan akui kepada guru-guru dan minimal datang menemui kami," lanjutnya.

Senada dengan Yenni, guru lainnya, Ahmadi juga mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Permadi Hasan.

"Jangan sampai ada tindakan anarkis. Olehnya itu, kapan Permadi akan datang memberikan kejelasan? Yang penting jujur. Itu tuntutan kami," tegasnya.

Selain itu, Ahmadi meminta agar Kantor BKAD Enrekang dikosongkan hingga Permadi Hasan menemui mereka.

"Kalau bisa, mohon kantor ini disterilkan. Kami juga akan melapor ke bupati," ujarnya.

Ahmadi menegaskan bahwa aksi yang dilakukan para guru bukan bertujuan untuk berbuat anarkis.

"Guru ini orang terhormat. Kami akan menjaga kondusivitas, dan saya siap pasang badan jika terjadi hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.(qadri)