DPRD Sulsel Bakal Sidak SPBU Pertamina, Usut Dugaan Pertamax Oplosan

TRIBUNTORAJA.COM, MAKASSAR – Masyarakat Sulawesi Selatan tengah diresahkan oleh isu dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) oplosan di sejumlah SPBU.

Kekhawatiran ini semakin meningkat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah di Pertamina untuk periode 2018-2023.

Dari sembilan tersangka tersebut, enam di antaranya diketahui merupakan petinggi PT Pertamina.

Salah satu praktik yang menjadi sorotan adalah dugaan pencampuran RON 90 (Pertalite) untuk dijual sebagai Pertamax.

Tindakan ilegal ini diduga melibatkan oknum dalam internal Pertamina dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp193,7 triliun.

Selain berdampak pada keuangan negara, kasus ini juga memicu keraguan masyarakat terhadap kualitas BBM yang beredar di SPBU.

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina di Sulsel Per 1 Maret 2025, Pertamax Tetap Rp 13.200 Per Liter

DPRD Sulsel Perketat Pengawasan

Menanggapi isu ini, DPRD Sulsel mengambil langkah tegas dengan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayahnya.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi (Cicu), menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal distribusi BBM agar masyarakat mendapatkan produk berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Kami akan memastikan bahwa BBM yang dijual kepada masyarakat memiliki mutu yang terjaga dan sesuai dengan harga resmi," ujar Cicu saat dikonfirmasi, Sabtu (1/3/2025).

Baca juga: Vonis Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Diperberat Jadi 13 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi LNG