DPR RI Dorong Pemda Lebih Aktif dalam Distribusi Gas LPG 3 Kg

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Pemerintah daerah di seluruh Indonesia didorong untuk berperan lebih aktif dalam memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi gas subsidi tersebut.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mencegah kelangkaan serta potensi penyalahgunaan.

Irawan menyoroti perlunya koordinasi yang lebih erat antara pemda, agen, dan distributor dalam pendistribusian gas melon ini.

Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, risiko terjadinya penimbunan dan kenaikan harga di tingkat konsumen bisa semakin besar.

"Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mengkoordinasikan agen dan distributor di wilayahnya. Selain itu, pemantauan stok harus diperketat agar tidak ada permainan harga atau penyalahgunaan yang merugikan masyarakat," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (10/2/2025) dilansir Kompas.

Baca juga: Sidak Pangkalan dan Subpangkalan Gas LPG 3 Kg di Jakarta, Dasco: Harga Jual Berkisar Belasan Ribu

Selain aspek pengawasan, Irawan juga menyoroti pentingnya pembaruan data penerima manfaat LPG 3 kg.

Data yang lebih akurat, katanya, akan memastikan subsidi diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.

"Pemerintah daerah harus aktif memperbarui data penerima LPG subsidi, guna mencegah kebocoran atau penyalahgunaan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar penggunaan LPG 3 kg sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak," tambahnya.

Baca juga: Warga Antre Beli Gas LPG Subisidi 3 Kg di Toraja Utara Pakai Gerobak Sorong Hingga Pajero

Dalam konteks kebijakan energi nasional, Irawan optimistis bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi.

"Dengan adanya reformasi kebijakan energi yang sedang dijalankan, saya yakin distribusi LPG 3 kg akan lebih tepat sasaran, harga lebih stabil, dan masyarakat kecil akan lebih terbantu," katanya.

Irawan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas distribusi LPG 3 kg agar subsidi yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

(*)