Gara-gara Pilwali, Atlet Makassar Bakal Menjerit, KONI Tak Dapat Anggaran 2025

Hanya saja hingga Juli lalu, KONI Makassar tak berhasil mendapat disposisi wali kota. 

"Itu (disposisi) tidak didapatkan, kita menunggu untuk dimasukkan selama RKPD perubahan, tapi sampai waktu ditentukan tidak ada masuk sehingga tidak tertuang dalam renja," ujarnya. 

Untuk itu, terkait nasib atlet cabang olahraga akan difasilitasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). 

Itu pun menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Dispora Makassar. 

"Kalau sesuai RKPD bisa dibiayai (cabor) lihat kemampuan dan skala prioritas, tergantung Dispora yang penting sesuai Renja dan RKPD," tuturnya

Terpisah, Plt Kepala Dispora Makassar Andi Tenri Lengka menyatakan, untuk pembinaan cabor tetap kewenangan dan tanggung jawab KONI. 

Dispora Makassar hanya bisa memfasilitasi lewat kegiatan kejuaraan, tidak bisa melakukan pembinaan secara detail dan menyeluruh. 

"Kalau pembinaan tetap KONI, tapi kita buat kegiatan kejuaraan, tapi kan berbeda waktu ada anggarannya KONI, itu sangat jauh beda. Sampai saat ini kami lakukan membuat event kejuaraan dan itu tidak semua, tidak menyeluruh," tuturnya. 

Selain itu, Dispora juga hanya menyiapkan bonus bagi atlet yang mendapatkan medali pada kejuaraan Porda dan PON. 

"Saya minta di DPR untuk minta bonus PON dan PORDA tapi tidak sebesar yang KONI kasi, hanya yang dapat medali kami kasi. Kalau pembinaan secara spesifik tidak," tuturnya.

Kasus Hukum KONI

Sebelumnya, Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada Senin (18/3/2024).

Ahmad Susanto dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar dari Pemerintah Kota Makassar.

Ahmad Susanto sudah dua tahun memimpin KONI Makassar.

Ahmad Susanto terpilih sebagai ketua secara aklamasi pada Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Makassar IX, di Four Point by Sheraton, Sabtu, (22/01/2022) lalu.