Danny Tuding Andi Sudirman Tak Libatkan Warga dalam Tata Kelola Hutan di Seko

TRIBUNTORAJA.COM - Debat kedua Pilgub Sulsel 2024 dilangsungkan di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Minggu (10/11/24) siang.

Pilgub Sulsel diikuti dua pasangan calon.

Yaitu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Danny Pomanto-Azhar Arsyad dan paslon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi

Dalam debat ini, salah satu perdebatan menarik adalah saat Danny Pomanto menyinggung peran Andi Sudirman Sulaiman dalam menyelesaikan masalah tata kelola hutan dan lahan semasa menjabat Gubernur Sulsel. 

Danny menyampaikan bahwa bencana yang terjadi di Kabupaten Luwu disebabkan karena minimnya pelibatan masyarakat setempat terkait daerah-daerah yang bisa tersentuh proyek tambang dan tidak. 

Bahkan dalam proses penyusunan tata tuang dan wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tak pernah berkoordinasi dengan masyarakat setempat. 

Di Luwu misalnya, berdasarkan fakta lapangan, Danny Pomanto telah menanyakan langsung ke masyarakat Seko, Rongkong, dan Rampi bahwa mereka tak dilibatkan dalam penyusunan tata ruang tersebut. 

"Dimana tata ruangnya, katanya tata ruang Sulsel sudah selesai, bahkan RDTR sudah selasai. Justru yang bapak sampaikan terjadi hari ini (bencana di Luwu)," ujar Danny menanggapi tanggapan Andi Sudirman menyangkut tema Tata Kelola Hutan dan Lahan. 

"Katanya di kawasan Seko, Rampi dan Rongkong, tata ruangnya sudah hampir selesai. Saya tanya mereka (warga), mereka dilibatkan atau tidak. Tidak dilibatkan sama sekali," sambung Danny. 

Paslon nomor urut 1 tersebut menegaskan bahwa dalam perencanaan tata ruang harus melibatkan semua pihak. 

Apalagi, yang mengerti daerah itu masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat. 

"Rampi, Seko, Rongkong ada masyarakat adatnya, mereka paham betul. Ada tanah-tanah ulayat juga disitu, mereka harus dilibatkan, kalau tidak dilibatkan akibatnya seperti di Luwu sekarang banjir permanen," tegas Danny. 

Sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan rencananya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. 

Kata Sudirman, contoh paling penting komitmen kepala daerah untuk aktivitas tambang ialah harus mengacu terhadap ekonomi hijau.

Kedua, ia juga akan membuatkan regulasi, contohnya bagaimana penetapan RTRW yang bisa mengunci area yang tidak boleh ditambang.