Yusril Hanya Tiga Menit Bertemu Prabowo, Diberi Tanggung Jawab Urus Hukum dan HAM

TRIBUNTORAJA.COM - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengaku hanya tiga menit bertemu Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, saat dipanggil ke kediaman pribadi Ketua Umum Gerindra itu, Senin (14/10/24).

"Saya bertemu Prabowo tidak sampai tiga menit," ujarnya. 

"Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan kita sudah kenal puluhan tahun yang lalu'. 'Iya Pak,' saya bilang," kata Yusril usai pertemuan. 

"Terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya'. Saya bilang, 'ya insya Allah Pak, saya tetap membantu Pak Prabowo,'" sambung Yusril.

Yusril mengatakan bidang yang ditugaskan Prabowo adalah bidang hukum dan hak asasi manusia.  

Ia mengatakan dalam pemerintahan Prabowo ke depan, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua yakni Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum dan HAM.

Kemenko Hukum dan HAM, kata dia, di antaranya akan mengkoordinir Kemenkumham. 

"Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM tapi juga ada kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah," kata Yusril.

"Imigrasi yang juga akan keluar dan Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar, di bawah koordinasi Kemenko Hukum dan HAM," sambung dia.

Ia mengatakan kementerian dan lembaga terkait penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah. Ia mencontohkan misalnya Kejaksaan dan Kepolisian.

"Dan KPK itu tidak. Karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah," kata dia.

Yusril mengatakan pemecahan Kemenko Polhukam menjadi dua tersebut telah didiskusikan sejak lama. Hal tersebut, kata dia, telah didiskusikan oleh tim. Sehingga, kata dia, hari ini tidak ada diskusi soal itu.

Yusril mengaku tugas tersebut bukanlah sesuatu yang baru untuknya. Hal itu, kata dia, karena ia pernah menangani kementerian yang serupa.

"Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru," kata Menteri Hukum dan HAM periode 2001 - 2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

Yusril sendiri sudah menandatangani pakta integritas dan surat kesediaan yang disodorkan Prabowo beberapa waktu lalu.

Sehingga, kata dia, kemarin ia hanya dipanggil dan secara resmi diberitahu oleh Prabowo untuk memiliki tugas dan tanggung jawab yang baru.

Sementara itu, Zulkifli Hasan mengatakan saat pertemuan dengan Prabowo ia diminta untuk membantu tugasnya presiden dalam pemerintahan ke depan.

Namun demikian, ia belum mengetahui lebih rinci soal tugas tersebut.

"Ya paling tidak, Pak Prabowo kan sudah lama ini, ingin kita tidak punya waktu yang panjang. Waktunya pendek kan agar kita swasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju sekurang-kurangnya 2045," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

"Bidangnya nanti yang Bapak Prabowo yang akan menyampaikan," sambung dia.

Sedangkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan dalam pertemuan dengan Prabowo ia diberi amanah untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. Nantinya, kata dia, dalam memimpin kementerian tersebut ia akan didampingi dua wakil menteri. Namun, ia mengaku belum mengetahui sosok dua wakilnya tersebut. 

"Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan," kata dia.

"Beliau juga menyampaikan pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 45," sambung dia.

Abdul Mu'ti mengatakan juga telah menyampaikan kepada Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan.

Prabowo, kata dia, juga menyampaikan beberapa hal agar dirinya bisa bekerja sama sebaik-baiknya.

"Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini. Pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya," kata dia.

Abdul Mu'ti mengaku tidak tahu mengapa kementerian yang akan dipimpinnya dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi yang saat ini ada.

Abdul Mu'ti mengaku hanya diberi amanah oleh Prabowo untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. 

"Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal," kata dia.

"Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa," sambung dia.

Untuk itu, ia mengatakan telah bertemu Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dua hari lalu.

Dalam pertemuan itu, kata dia, dirinya diminta untuk menandatangani dua dokumen yakni pakta integritas dan surat kesediaan.

"Yang satu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo," kata dia.

"Yang kedua pakta integritas yang isinya normatif saja, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan siap mendukung pemerintah Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga wibawa bangsa dan negara," sambung dia.(tribun network/igm/abd/mam/dod)