Kompak Bahas Stunting Saat Pencalonan Pilkada di KPU, Begini Pandangan Zadrak dan Victor DB

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Pendaftaran pasangan calon (paslon) Pilkada 2024 di KPU telah berakhir Kamis (29/8/2024) pukul 23.59, termasuk di KPU Tana Toraja.

Diketahui pencalonan telah berlangsung selama tiga hari, sejak Selasa (27/8).

Sebanyak dua paslon yang berkasnya diverifikasi oleh KPU dan disaksikan Bawaslu Tana Toraja pada hari terakhir pendaftaran yakni Zadrak Tombeg-Erianto Laso' Paundanan (Zatria) disusul Victor Datuan Batara-John Diplomasi (Visi).

Baik paslon Zatria maupun Visi, keduanya berkesempatan melakukan konferensi pers usai pencalonan, di mana salah satu poin yang dibahas yakni masalah stunting di Tana Toraja.

Zadrak yang merupakan Wakil Bupati Tana Toraja menegaskan bahwa penekanan angka stunting akan terus dilakukan, utamanya jika Zatria berhasil menjabat.

“Dan kita tetap berkomitmen untuk menurunkan stunting ini sampai tentunya mencapai angka-angka yang sangat signifikan,” tegas Zadrak yang juga merupakan dokter spesialis anak.

Zadrak memaparkan, data Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, stunting di Tana Toraja berada pada angka 10,3 persen, atau 3,7 persen di bawah angka stunting nasional yakni 14 persen.

Kata Zadrak, hal itu berdasarkan penimbangan yang dilakukan terhadap balita di Tana Toraja pada Juni 2024.

Sementara untuk paslon Visi, bakal calon bupati Victor DB menilai kunci penanganan stunting ada pada pembangunan struktur.

“Dampaknya luar biasa kalau infrastrukturnya jalan. Petugas-petugas kesehatan yang mengantarkan supaya pencegahan stunting ini tidak harus berhenti di jalan dan sebagainya, untuk beli barang-barang dan sebagainya, lancar ini kalau jalan ini itu kan tidak terganggu, paling tidak untuk mengurangi lah stunting,” papar Victor DB.

Lain halnya dengan Zadrak, Victor DB menyebut saat ini Tana Toraja menduduki peringkat satu stunting di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Yang sampai hari ini kita (Tana Toraja) masih nomor satu untuk Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkap Victor DB di hadapan awak media.

Di antara poin penyampaian Visi saat konferensi pers yakni tiga program prioritas jika menang Pilkada 2024.

Program prioritas paslon Visi tersebut yakni sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk diketahui, calon maupun paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, wajib menyelaraskan visi, misi, dan program, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) guna mewujudkan ‘Indonesia Emas 2045’ yang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia periode 2025-2045.

Aturannya tertuang dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

(*)