PGI Dukung Putusan MK, Begini Sikap Gereja Toraja

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mengeluarkan pernyataan untuk menyikapi putusan Mahkhamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas parlemen.

Lantas bagaimana sikap Gereja Toraja?

Ketua Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja, Pdt Dr Alfred Anggui, mengatakan bahwa jika itu sudah putusan organisasi maka pihaknya siap mengikuti.

"Saya juga baru tahu beberapa waktu lalu (tentang siaran pers dukungan putusan MK), sementara saya cek kebenarannya. Jika memang ya, pasti diikuti," ucapnya kepada Tibun Toraja, Kamis (22/8/2024) malam.

Pdt Alfred Anggui menambahkan, putusan sudah dipikirkan secara matang oleh organisasi.

"Jika itu benar, pastikan sudah dipikir matang-matang dan pasti ada nilai berharga yang harus dijaga dari putusan tersebut," tuturnya.

Diketahui MK mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas parlemen, Selasa (20/8/2024). 

Namun, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membelokkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan melakukan revisi terhadap UU Pilkada, Rabu (21/8/2024).

DPR RI mengabaikan putusan MK yang seharusnya bersifat final dan mengikat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

DPR RI melakukan revisi terhadap UU Pilkada dan "mengabaikan" beberapa putusan progresif MK terkait undang-undang yang sama.

Rakyat Indonesia pun bereaksi dengan polemik aturan Pilkada ini. Bahkan, menyebar pesan 'Peringatan Darurat" yang menampilkan Garuda dengan latar biru. 

Hari ini juga, sejumlah elemen bergabung dengan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrai besar-besaran.

Bahkan, sejumlah selebriti juga ikut turun aksi di DPR RI.