Malam Ini DPP Golkar Gelar Rapat Pleno, Bahas Jadwal Munaslub

TRIBUNTORAJA.COM - DPP Partai Golkar akan menggelar Rapat Pleno malam ini, Selasa (13/8/2024) sekitar puul 19.00 WIB.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, telah menyebar undangan kepada pengurus Pleno DPP Partai Golkar.

Meutya menyebut ada sejumlah agenda penting yang akan dibahas dalam Rapat Pleno tersebut.

Pembahasan utamanya adalah menindaklanjuti pengunduran Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur yang telah disampaikan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024, maka DPP Partai Golkar akan menggelar rapat Pleno pada Selasa, 13 Agustus pukul 19.00 WIB, dengan semangat musyawarah mufakat," kata Meutya dalam keterangan undangannya.

Rapat ini fokus pada 3 agenda.

Pertama yaitu pembacaan surat pengunduran diri Ketua Umum Airlangga Hartarto sekaligus penentuan plt Ketum.

Agenda kedua penentuan jadwal Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas.

Dan agenda ketiga adalah penentuan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub.

"Rapat Pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat," tutup mantan wartaean TV tersebut.

Tidak dengan Voting

Kemudian terkait pemilihan Plt Ketum Golkar, Meutya Hafid ingin agar tidak dilakukan dengan sistem voting atau pemungutan suara.

Meutya Hafid ingin agar para Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar bisa duduk bersama dan bermusyawarah untuk bisa memilih sosok Plt Ketum Golkar.

Pasalnya, menurut Meutya Hafid, masih banyak kader Golkar yang merasa kaget akan keputusan Airlangga Hartarto yang mundur dari kursi Ketum.

Untuk itu Meutya Hafid tidak ingin pemilihan Plt Ketum Golkar ini dipaksakan untuk dipilih dengan cara voting.

"Kader masih terkaget dengan Keputusan Ketum, jangan dipaksa untuk voting," ungkap Meutya Hafid.

Jokowi Dikaitkan dengan Mundurnya Airlangga

Diketahui sebelumnya, Airlangga Hartarto mengumumkan mundur sebagai Ketua Umum Golkar melalui sebuah rekaman video.

Pengunduran diri Airlangga ini terhitung sejak Sabtu (10/8/2024).

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga.

Mundurnya Airlangga dari kursi Ketum Golkar ini kemudian dikaitkan dengan Presiden Jokowi.

Terlebih sebelum menyatakan mundur dari jabatan, Airlangga sempat bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Kala itu, Airlangga mengenakan batik lengan panjang tiba di Istana pukul 14.07 WIB.

Ia sempat melintas di halaman belakang Istana Negara dan menjawab singkat saat ditanya wartawan.

Pertemuan antara Airlangga dan Presiden berlangsung hampir dua jam. Airlangga keluar dari Istana sekitar pukul 15.49 WIB

Airlangga tampak membawa map hitam.

Ia tersenyum sambil mengangkat map tersebut ketika ditanya tentang agenda pertemuan dengan Presiden.

Dirinya tak menjawab secara eksplisit saat ditanya perihal pertemuan dengan Jokowi.

Namun, Airlangga menyatakan, pertemuan itu membahas perkembangan perekonomian terkini.

"Update ekonomi tadi," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai kursi kepemimpinan Golkar besar kemungkinan akan diduduki oleh salah satu dari dua orang.

Presiden Jokowi atau anaknya yang merupakan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau Airlangga mundur, bisa jadi (yang menggantikan) kalau enggak Jokowi, ya Gibran, arah-arahnya ke sana," kata Ujang saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2024).

"Jadi saya melihatnya bahwa tidak mungkin Airlangga mundur kalau tidak ada tekanan," sambungnya.

Lebih lanjut, ia juga melihat berbagai cara tampak dilakukan guna mendesak Airlangga mundur dari jabatannya supaya ruang gerak baik bagi Jokowi atau Gibran bisa jadi makin terbuka lebar.

"Bisa jadi tekanan itu dilakukan intinya agar Airlangga mundur dan memberi ruang gerak kepada Gibran atau Jokowi untuk bisa jadi Ketua Umum Golkar, kelihatannya begitu walaupun harus menabrak aturan dan lain sebagainya," tuturnya.

(Tribunnews.com)