Presiden Jokowi Disebut Cawe-cawe di PDIP, Istana: Tidak Pernah

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Istana Kepresidenan membantah rumor bahwa Presiden Joko Widodo terlibat dalam pembentukan tim khusus untuk menilai aspek hukum terkait perpanjangan masa jabatan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Koordinator Staf Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

"Tidak ada tim khusus yang dibentuk Presiden untuk mengkaji hukum perpanjangan masa jabatan pengurus PDIP. Itu tidak benar," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/8/2024) dilansir Kompas TV.

Ari menjelaskan bahwa perubahan kepengurusan partai politik adalah urusan internal partai masing-masing, termasuk PDIP.

"Perpanjangan atau pergantian kepengurusan partai politik adalah hal internal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut," jelasnya.

Menurut Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik, perubahan kepengurusan partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Baca juga: Jokowi Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia, Istana: Itu Sikap Rendah Hati Seorang Pemimpin

"Oleh karena itu, jika ada pertanyaan mengenai proses pergantian kepengurusan PDIP, sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly," tambah Ari.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat dalam urusan kepengurusan PDIP. 

"Tidak ada keterlibatan Presiden dalam hal ini," ucap Pratikno pada Selasa (6/8/2024).

Baca juga: Masih Ingat Joni Si Pemanjat Tiang Bendera? Gagal Tes TNI, Janji Jokowi: Langsung Diterima Kamu

Pratikno juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak mengetahui mengenai perubahan kepengurusan di PDIP.

"Presiden tidak tahu soal itu. Saya sudah menunjukkan berita tersebut kepada beliau dan beliau juga tidak mengetahui apa-apa tentang isu ini," kata Pratikno.

(*)