Apdesi Toraja: Kami Tidak Terlibat Unjukrasa Kepala Desa di DPR RI

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/1/2023).

Aksi yang berlangsung hingga sore tersebut berakhir ricuh.

Ketua Apdesi Tana Toraja, Pradyan Rizky Londong Allo, mengatakan bahwa ia tak mengetahui perihal demo tersebut.

"Saya juga tidak tahu mengenai hal tersebut, demo mengenai apa juga saya tidak tahu," ucapnya saat dikonfirmasi via Telepon, Kamis (1/2/2024) siang.

Hal yang sama juga diucapkan oleh Ketua Apdesi Toraja Utara, Frans Derik Mangiri,

"Ia saya juga tidak tau, belum ada info juga dari Apdesi daerah lain terkait unjuk rasa," tuturnya.

Perlu diketahui, dalam demo Apdesi di DPR RI ada tuntutan mereka yaitu untuk merevisi UU Desa.

Massa membakar ban dan juga menutup ruas jalan didepan Gedung DPR RI.

Hingga kendaraan dari arah jalan tol memutar arah.

Dilansir dari Kompas.com, Koordinator Nasional Desa Bersatu, Asri Anas, mengatakan Apdesi memperjuangkan revisi UU Desa didesak untuk disahkan pada 6 Februari 2024 mendatang.

"Intinya adalah kami berjuang revisi UU Desa harus disahkan tanggal 6 (Februari)," kata Anas.

Ia mengatakan bahwa Pimpinan DPR RI sudah berjanji akan bertemu dengan perwakilan masa aksi dalam waktu dekat.

"Sudah ada obrolan lebih lanjut, nanti akan dijadwalkan," tuturnya.

Sebelumnya, diberitakan massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 15.45 WIB, Rabu (31/1/2024) sore.

Perlahan mereka mulai meninggalkan area depan gedung DPR/MPR RI.

Massa berjalan menyusuri Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Gerbang Pemuda. Setelah itu naik ke bus angkutan masing-masing.

Sebelumnya, polisi mendorong massa mundur menggunakan semprotan water canon karena aksi mulai ricuh.

Massa menarik paksa gerbang gedung DPR hingga roboh. Selain itu, mereka juga melempar batu dan botol ke arah polisi yang berjaga di dalam halaman gedung DPR.

Massa menuntut pengesahan revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa/Desa Adat.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya menerima Surat Presiden (Surpres) berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Desa.