Warga 6 Kampung di Papua Mengungsi ke Pos TNI Akibat Teror KKB

TRIBUNTORAJA.COM - Jumlah pengungsi di Pos Yonif 330/TD terus bertambah di Distrik Sugapa, Papua, akibat aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurut Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kolonel Gusti Nyoman Suriastawa, saat ini terdapat sekitar 500 warga yang mengungsi dari enam kampung di daerah tersebut.

Enam kampung yang terkena dampak tersebut adalah Kampung Holomama, Soambili, Mamba Atas, Amaisiga, Jalai, dan Yokatapa. Kebanyakan dari pengungsi adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua.

"Jumlah warga yang mengungsi ke Pos Yonif 330/TD terus bertambah, dan saat ini ada sekitar 500 orang yang berasal dari enam kampung,” ujar Nyoman dalam keterangan resmi pada Jumat (26/1/2024) dikutip Antara.

Kedatangan warga ke pos TNI disebabkan oleh ketakutan terhadap serangan KKB yang mungkin terjadi kembali, termasuk pembakaran rumah dan penganiayaan, menyusul tewasnya anggota KKB dalam kontak senjata dengan TNI dan Polri.

"Dari laporan yang diterima, selain ke pos TNI, warga juga mengungsi ke rumah tokoh masyarakat," tambah Nyoman.

Baca juga: TNI-Polri Tembak Mati 3 Anggota KKB Papua Penyerang Pos Brimob di Sugapa

Sejak Jumat (19/1/2024), KKB dilaporkan melakukan penyerangan dengan menembaki pos TNI-Polri di Sugapa, yang menyebabkan anggota Brimob gugur.

Mereka juga membakar rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya di Kampung Mamba, Distrik Sugapa.

Komandan Satgas Yonif 330/Tri Dharma, Mayor Infanteri Dedy Pungky Irawanto, menjelaskan bahwa aksi KKB tersebut menimbulkan ketakutan pada setidaknya 30 warga setempat, yang kemudian mengungsi ke Pos TNI Satgas 330/Tri Dharma untuk mencari perlindungan.

Baca juga: Kronologi TNI-Polri Tembak Mati Anggota KKB Papua di Intan Jaya

"Aksi yang dilakukan anggota KKB membuat sedikitnya 30 orang warga setempat ketakutan dan mendatangi Pos TNI Satgas 330/Tri Dharma untuk meminta perlindungan," kata Dedy.

Dedy menambahkan bahwa KKB tidak hanya menyerang aparat keamanan, tetapi juga menyasar masyarakat, merusak fasilitas pemerintah, dan menciptakan situasi keamanan yang tidak kondusif.

"Sungguh ironis, pada saat pemerintah berupaya melakukan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Intan Jaya, KKB justru terus melakukan aksi yang merugikan masyarakat," ujar Dedy.

(*)