Kembali Dicecar Isu Pelanggaran HAM Masa Lalu, Ini Jabawan Prabowo Subianto

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Debat Calon Presiden (Capres) Pemilu 2024 tahap 1 berlangsung di gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Dalam Debat Capres ini, Capres Nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat pertanyaan soal isu pelanggaran HAM masa lalu.

Pertanyaan tersebut dilontarkan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo.

Ganjar mengulik peristiwa mulai dari peristiwa 1965-1966, Talangsari 1989, kerusuhan Mei 1998, hingga peristiwa Wamena 2003. Ganjar menyebut ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Diketahui bahwa Prabowo merupakan calon presiden berlatar jenderal militer. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal atau bintang tiga.

Prabowo pernah menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjes Kopassus) dan diangkat Panglima Komando Cadangan Stratetis Angkatan Darat pada 20 Maret 1998.

Di masa komandonya inilah terjadi kerusuhan Mei 1998 yang disebut telah terjadi pelanggaran HAM di mana ada 13 aktivis yang dinyatakan hilang dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Saat duduk di DPR RI, Ganjar menjelaskan bahwa dewan sudah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden.

Seperti membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kemudian, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

"Kalau Bapak (Prabowo) di situ (jadi Presiden), apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" kata Ganjar.

"Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya (korban) yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya Ganjar.

Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab Prabowo. Dia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban.

"Apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali, ada rekam jejak digitalnya, tiap 5 tahun, kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu," ucap Prabowo.

Prabowo malah menuding balik ke Ganjar. Soalnya, kasus pelanggaran HAM itu ditangani oleh Mahdfu MD yang notabene saat ini menjadi pasangan Ganjar di Pilpres.

Prabowo lalu meminta agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dipolitisasi.