Format Debat Diprotes, KPU Panggil Ulang Timses Capres

"Iya benar, rencananya demikian," kata Hasyim saat dihubungi.

KPU RI telah menetapkan tanggal debat capres cawapres yang bakal berlangsung di Jakarta, yakni, 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2023, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.

Ada total enam segmen dalam lima kali debat pasangan capres cawapres mendatang. Hal itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Debat bakal dilakukan dengan durasi 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat, dan 30 menit untuk jeda iklan.

Adapun format debat pasangan calon dilakukan dengan format kandidat-moderator.

Debat pasangan calon dan pendalaman materi akan dipandu oleh moderator.

Masing-masing capres-cawapres tidak boleh diwakili orang lain dalam acara debat ini

. Apabila masing-masing berhalangan hadir, ia harus membawa bukti keterangan pihak terkait dan menyampaikannya ke KPU maksimal 3 hari sebelum debat dihelat.

Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Debat Terpisah
Kapten Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Cak Imin (AMIN), M Syaugi mengungkapkan bahwa pihaknya inginkan ada debat terpisah untuk cawapres.

Diketahui pada pilpres sebelumnya debat capres dan cawapres dilakukan terpisah. Sementara itu pada Pilpres 2024 debat cawapres tak lagi dilakukan terpisah, melainkan didampingi dengan capres.

"Pasangan AMIN tetap meminta ada debat cawapres, jadi itu sudah jelas. Jadi kalau yang meminta tidak ada debat cawapres itu bukan dari kelompoknya tim AMIN," kata Syaugi.

Kemudian Syaugi menyebutkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan pembicaraan dengan KPU. Dikatakannya bahwa KPU berjanji akan mengundang kembali untuk memutuskannya bersama-sama.

"Hanya belum diundang sampai sekarang, kita menunggu saja," jelasnya.

Lalu terkait isu bahwa pihaknya yang menginisiasi tidak adanya debat cawapres. Syaugi membatah hal itu. Menurutnya debat terpisah antara cawapres penting dilakukan untuk menghormati rakyat sebagai pemilih.