PJ Gubernur DKI Jakarta Larang ASN Berfoto atau Like Unggahan Capres-Cawapres di Medsos

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya tidak boleh berfoto ataupun menyukai (like) unggahan kegiatan calon presiden (capres) dan cawapres di media sosial.

Heru juga akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II untuk mengingatkan terkait netralitas ASN.

Tujuannya, agar tidak ada konflik kepentingan selama Pemilu 2024 berlangsung.

Serta menjaga suasana Kota Jakarta tetap kondusif, aman, dan tenteram.

"ASN harus netral. Bahkan foto dengan pasangan capres dan cawapres tertentu saja tidak boleh. Foto tersebut disebar di media sosial juga tidak boleh. Itu yang mau saya ingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ujar Heru di Balai Kotta DKI, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023) dilansir Kompas.com.

Baca juga: Anies Baswedan Ungkap Gagasan Perubahan Bersama Cak Imin

Ia menyampaikan, netralitas ASN nantinya akan sangat berpengaruh pada layanan publik yang baik, yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Heru mengungkap, Jakarta adalah salah satu daerah rawan konflik selama Pemilu 2024. Hal itu berdasarkan hasil pengamatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Heru pun akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pihak lainnya untuk menjaga suasa di Jakarta tetap kondusif.

Baca juga: Pasangan Ganjar - Mahfud Daftar Capres-Cawapres, ke KPU Naik Mobil Dinas Soekarno

Seperti di level Polda Metro Jaya sudah dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mantab Brata 2023-2024.

Lalu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta sudah melakukan berbagai sosialisasi.

Baca juga: Daftar Capres-Cawapres ke KPU, Mahfud MD Didampingi Sejumlah Kiai hingga Cak Lontong

Heru yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan juga meminta camat dan lurah untuk menjaga dan mengawasi wilayahnya masing-masing, serta bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam melakukan pengamatan untuk mewaspadai situasi di daerah sekitar.

Di kesempatan yang berbeda, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan juga mengingatkan kepada prajurit Kodam Jaya untuk tidak ikut terlibat kegiatan politik praktis pada Pemilu 2024.

Baca juga: Sebelum Daftar ke KPU, Anis-Cak Imin Kunjungi Parpol Pengusung Diiringi Shalawat Nabi

"Tidak boleh satu pun prajurit Kodam Jaya melakukan kegiatan politik praktis dan melakukan keberpihakan kepada pasangan calon pada Pemilu 2024," kata Pangdam Jaya saat berkunjung ke Markas Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 6/BAY di Lagoa Kanal, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/10).

Dia juga meminta agar prajurit Kodam Jaya mempersiapkan diri untuk perbantuan tugas (BKO) pengamanan Pemilu 2024.

Baca juga: Rekam Jejak Bagus, PDIP Toraja Utara Sebut Mahfud MD Ideal Dampingi Ganjar Pranowo

"Waspadai segala ancaman yang ada pada pelaksanaan pemilu dan selalu persiapkan diri untuk membantu Polri dalam pengamanan Pemilu," ujarnya.

Dalam kunjungan itu, Pangdam Jaya mengaku bersyukur bisa bertatap muka langsung dengan para anggota Batalyon Arhanud 6/BAY.

"Saya bersyukur dengan kunjungan ini, saya dapat berkomunikasi dengan para anggota Yonarhanud dari dekat," kata Hasan.

Baca juga: PDIP Tana Toraja Akan Door to Door Kampanye Ganjar-Mahfud Menang, IKN Aman’

Jenderal bintang dua itu berharap para prajurit Batalyon Arhanud 6/BAY yang tengah melaksanakan tugas dan latihan satuan dapat selalu menjaga dan membina keharmonisan keluarga.

"Jauhi setiap pelanggaran dan jaga kekompakan prajurit melalui soliditas satuan," ujarnya.

(*)